UPAYA PEMERINTAH DAERAH KUDUS DALAM PENCEGAHAN STUNTING - Mubaroq, Muhammad Husni; Wachid, Abdul (STIKES Cendekia Utama Kudus, 2024)
Stunting merupakan salah satu masalah yang banyak dialami oleh penduduk di Indonesia, untuk saat ini Indonesia menempati posisi peringkat ke lima di dunia untuk permasalahan stunting pada anak. Stunting lebih dikenal dimasyarakat dengan tubuh dengan kondisi pendek, Stunting diartikan sebagai gangguan pertumbuhan fisik dan otak yang dialami oleh anak anak. Karakteristik stunting antara lain tinggi yang yang tidak sebanding jika dibandingkan dengan anak anak dengan usia yanbg sebaya, penyebab stunting adalah penyakit kronik yang disebabkan masalah nutrisi yang dikonsumsi oleh anak anak. Pada 1000 hari pertama sejak kelahiran merupakan waktu rawan terjadi stunting, kejadian stunting banyak dipengaruhi oleh faktor faktor antara lain adalah faktor sosial, ekonomi, faktor kadar asupan makanan, infeksi, faktor statusYgizi, faktor penyakit menular, faktor kekuranganYmikro nutrient danYfaktorYlingkungan. Penelitian ini berjenis penelitian deskriptif dan kajian pustaka. Stunting dipengaruhi oleh berbagai faktor terhadap angka kejadian stunting pada anak, angka kejadian stunting secara langsung banyak dipengaruhi oleh berbagai faktor penyakit infeksi dan faktor kurangnya kadar asupan gizi yang baik ditinjau dari kualitas maupun kuantitasnya. Pemerintah kabupaten Kudus telah melakukan upaya pencegahan stunting malalui kebijakan yang tertulis dalam Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2021 tentang Peran Desa/keluarahan dalam Penurunan stunting secara Terintegrasi. Kebijakan tersebut sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 dan implementasinya secara ideal dilakukan dengan koordinasi yang baik baik terkait aturan teknis pada ditingkat pusat dan tingkat provinsi, kabupaten/kota sampai pelaksana sebagai garda terdepan. Untuk Diseminasi informasi dan advokasi memerlukan koordinasi teknis pada stake holder lintas sector dan pemangku kepentingan lain pada tingkatan yang sama. Peran pemerintah sebagai pembuat kebijakan perlu membuat kebijakan tentang akses pangan bergizi, akses mendapatkan air bersih dan sarana sanitasi serta perlu melakukan monitoring dan evaluasi dan memperkuat suvailans gizi sehingga dapat menanggulangi permasalahan gizi yang dialami oleh masyarakat