Sanksi Rehabilitasi bagi Anak yang Melakukan Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam Teori Kepastian Hukum - Prahesti, Rika Nur Widya; Syaufi, Ahmad (LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau, Indonesia, 2024)
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis adanya disharmonisasi hukum terhadap sanksi tindakan rehabilitasi bagi anak pelaku tindak pidana kekerasan seksual. Adapun jenis penelitian yang penulis gunakan adalah jenis penelitian hukum normatif. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan Pendekatan Kasus. Menurut Hasil penelitian yang diperoleh bahwa terdapat disharmonisasi hukum pada Pasal 90 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan Pasal 59A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang mana dalam Undang-Undang Perlindungan Anak yang mana dalam undang-undang ini mengatur bahwa anak yang berhadapan dengan hukum (anak pelaku) berhak mendapatkan perlindungan khusus berupa pemberian rehabilitasi baik fisik, psikis, maupun sosial sedangkan dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tidak ada aturan yang mengatur yang jelas dan konkrit didalam undang-undang tersebut perihal pemberian sanksi rehabilitasi bagi anak pelaku hanya ada aturan yang mengatur bahwa rehabilitasi diperuntukkan pada anak korban dan anak saksi saja padahal anak pelaku juga berhak mendapatkan rehabilitasi ini jika ditinjau pada undang-undang Perlindungan Anak.