Inkonsitensi Hukum Pembatalan Peraturan Daerah yang Bermasalah dalam Hukum Indonesia - Rohim, Rohim; Fahmi, H. Sudi; Ardiansah, Ardiansah (LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau, Indonesia, 2024)
Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang memiliki lebih dari 17.000 pulau. Sebaran pulau-pulau ini, secara administratif ditata dan dikelompokkan menjadi beberapa wilayah yang disatukan ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menurut data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik RI tahun 2023, negara Indonesia terdiri dari 38 (tiga puluh delapan) wilayah yang disebut atau berstatus sebagai daerah provinsi, 416 (empat ratus enam belas) yang berstatus sebagai daerah kabupaten, dan 98 (sembilan puluh delapan) yang berstatus sebagai kota.Atau, sebanyak 38 (tiga puluh delapan) Daerah Tingkat I (provinsi) dan 514 Daerah Tingkat II (kabupaten/kota). Jumlah daerah provinsi dan kabupaten/kota yang relatif besar ini tentu menjadi modal penting dan sekaligus peluang bagi Indonesia untuk terus bergerak menuju negara maju di tengah persaingan global yang semakin kompleks dan kompetitif.Pasal 18 UndangUndang Dasar 1945 (naskah asli sebelum amendemen) memberikan sebuah pengingatan dan pedoman, bahwa