Refleksi Pembangunan Hukum: Penataan Regulasi 2005-2025 Menuju Indonesia Emas 2045 - Christiono, Arif (Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), 2024)
Indonesia adalah negara hukum sehingga hukum harus menjadi landasan kehidupan masyarakat dalam berbagai bidang. Namun, hukum seharusnya dibuat sederhana, dengan produk tidak banyak dan mudah dimengerti oleh masyarakat. Sejak Reformasi 1998, peraturan perundangan telah tumbuh di Indonesia secara masif, jumlahnya sekarang sangat banyak, kemungkinan tumpang tindih dan tidak mudah dianalisis. Walaupun peraturan telah dibuat untuk mendukung kemudahan berusaha, namun belum terdapat upaya untuk penataan regulasi. Makalah ini mengusulkan penggunaan teknologi AI (Artificial Inteligence) untuk penataan regulasi ke depan, mulai dari tahap pengumpulan data, analisis data, penetapan kriteria, identifikasi hingga verifikasi. Machine learning yang dapat dimanfaatkan meliputi Regresi logistik, Pemrosesan Bahasa Alami (Natural Language Processing/NLP), Decision tree, Support Vector Machine (SVM), Jaringan Syaraf Tiruan (Artificial Neural Network/ANN). Perkembagan teknologi AI yang sangat pesat telah memungkinkan untuk dimanfaatkan sebagai alat bantu penataan regulasi hukum dan pemangku kepentingan perlu disiapkan untuk tugas ini.