REVIEW JARINGAN TRAYEK ANGKUDES DI KABUPATEN SLEMAN: UPAYA MENUJU PEMERATAAN PELAYANAN BERTRANSPORTASI - Jayanti, Tri; Sutomo, Heru (Jurnal Transportasi, 2005)
AbstrakÂ Sesuai SK Bupati Kabupaten Sleman No.42/Kep.KDH/1996 tanggal 16 Februari 1996, kebutuhan mobilitas masyarakat antar wilayah dalam Kabupaten Sleman telah difasilitasi oleh 16 (enam belas) trayek, dimana dalam operasionalisasinya trayek-trayek tersebut dijalankan oleh sebanyak 335 armada angkutan perdesaan di bawah 1 (satu) pengelolaan Koperasi PEMUDA. Kondisi wilayah Sleman yang terbagi atas beberapa bagian, yaitu wilayah aglomerasi, sub-urban, wilayah penyangga (buffer zone), dan beberapa kawasan rural menyebabkan jumlah demand terhadap angkutan perdesaan juga berbeda-beda. Kenyataan bahwa jumlah demand pada wilayah aglomerasi dan sub-urban yang cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan demand pada wilayah penyangga dan rural menyebabkan sebagian sopir angkutan tidak menjalankan keseluruhan trayek yang telah ditetapkan. Sebagian dari mereka hanya memilih menjalankan trayek pada wilayah-wilayah aglomerasi dan sub-urban bahkan sampai masuk dalam wilayah administratif lain. Akibatnya di satu sisi pada segmen-segmen âbasahâ sering terjadi tumpang tindih trayek, sementara di sisi lain pada beberapa kawasan rural yang notabene secara ekonomi termasuk dalam kategori miskin menjadi semakin terisolir karena tidak terjangkau oleh angkutan umum. Penelitian ini dilakukan untuk me-review kinerja jaringan trayek angkutan perdesaan eksisting di Kabupaten Sleman untuk kemudian dapat disiapkan rumusan jaringan trayek angkutan perdesaan yang dapat melayani seluruh kebutuhan pergerakan masyarakat Kabupaten Sleman di masa sekarang hingga 10 (sepuluh) tahun ke depan. Dari penelitian ini direkomendasikan sistem pelayanan berdasarkan wilayah yang dibagi dalam 3 (tiga) zona pelayanan dengan keseluruhan trayek yang dijalankan sebanyak 25 trayek, masing-masing 8 (delapan) trayek pada WP I, 10 (sepuluh) trayek pada WP II, dan 7 (tujuh) trayek pada WP III. Untuk menjamin dijalankannya seluruh trayek yang telah direncanakan, penelitian ini juga mengusulkan manajemen penyelenggaraan baru yang melibatkan peranserta Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman. Agar perencanaan yang dihasilkan bisa secara bertahap dan sistematis dilaksanakan, maka aspek-aspek regulasi, kelembagaan, pengusahaan, SDM, pendanaan, dan penguatan harus dengan seksama disiapkan secara simultan.Â Kata-kata kunci: demand, sub-urban, rural, buffer zone, aglomerasi