PEMBAHARUAN SISTEM HUKUM TERHADAP PENYELENGGARAN SISTEM ELEKTRONIK DALAM PENCEGAHAN KEJAHATAN - Utama, Zain Arfin; Asokawati, Dewinta (PT. Naureen Digital Education, 2024)
Peraturan kominfo ,Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi No 5 tahun 2020 pada BAB III pasal 9 ayat 3 dimana sistem elektroniknya tidak diperbolehkan terdapat informasi dan dokumen yang dilarang. Akan tetapi, masih banyak ditemukan situs maupun aplikasi yang disalahgunakan oleh seseorang untuk mencari keuntungan pribadi sehingga melanggar peraturan perundang-undangan maupun norma yang berlaku saat ini. Sehingga perlu adanya sistem atau pedoman yang tegas demi meminimalisir tindak pidana. Permenkominfo mempunyai beberapa kelemahan khususnya pelanggaran terhadap hak asasi manusia bagi para penggunanya, hal tersebut fokus pada tiga hal. Pertama, kewajiban pendaftaran PSE Lingkup Privat. Kedua, moderasi konten dalam sistem elektronik. Ketiga, pemberian akses sistem elektronik dan/atau data elektronik untuk kepentingan pengawasan dan penegakan hukum pidana. Penelitian ini memiliki tujuan untuk berkontribusi terhadap pembaharuan system hokum dimana aplikasi online saat ini dianggap telah menjamur di sekitar masyarakat sehingga meresahkan terkhusus para generasi muda sebagai penerus bangsa. Para penyelenggara aplikasi/aplikator belum dapat memberikan filterisasi terhadap keamanan penggunaan yang dimana aplikasi online saat ini dapat diakses oleh berbagai kalangan dari segala umur. Sehingga harapan kedepannya pembaharuan system hokum ini dapat meminimalisir suatu kejahatan dalam penyalahgunaan aplikasi online saat ini dan akan datang. Penulisan penelitian ini dilakukan secara pendekatan secara yuridis normative, yang melakukan penelitian dengan bahan pustaka atau data sekunder. Penelitian ini disebut juga sebagai penelitian hukum doctrinal berdasarkan pendekatan Undang-Undang (Statute Approach). Pertama sebagai sumber datanya hanyalah data sekunder (data kepustakaan). Hasil Penelitian menunjukkan bahwa (1) pengaturan sistem hukum terhadap aplikasi online terdapat dalam Permenkominfo No. 50 Tahun 2020 dan di dukung oleh beberapa aturan perundang-undangan yang berlaku. Peraturan yang telah diatur mempunyai beberapa kelemahan dalam pelaksanaan dan penegakan hokum dalam melakukan control system terhadap para aplikator (2) pembaharuan system hokum di masa depan diharapkan dapat lebih mengedepankan bagaimana penerapan substansi hokum yang teratur agar dapat dilaksanakan oleh lembaga yang berwenang secara struktur tanpa mengabaikan nilai-nilai dan budaya masyarakat agar tercipta kesadaran masyarakat dalam melakukan control social yang berkepanjangan Saran kepada lembaga eksekutif, yudikatif dan legislatif perlu mempertimbangkan mekanisme aturan ketat dalam upaya penyelenggaraan system transaksi elektronik yang akan beredar di masyarakat, selain perlunya kesadaran dari masyarakat umum dalam konsumsi konten negative dalam aplikasi online, diperlukan juga dalam pengawasan pemerintah untuk melakukan pemblokiran terhadap situs-situs atau aplikasi online yang saat ini berbau konten negative baik secara pornografi,dll. Sehingga hal tersebut dapat dilakukan sebagai upaya pencegahan secara berkala oleh pemerintah setiap bulanan atau tahunan guna meminimalisir konsumsi publik oleh masyarakat.