PRAKTIK ELITE CAPTURE DALAM PENYALURAN PROGRAM BANTUAN PANGAN NON TUNAI (BPNT) KABUPATEN TUBAN (STUDI KASUS DI DESA CEPOKOREJO KECAMATAN PALANG KABUPATEN TUBAN) - Ghufron, Moch. Rasyiful Ulum; -, Kushandajani - (Journal of Politic and Government Studies, 2024)
Salah satu bentuk penanganan kemiskinan yang dilakuakan oleh pemerintah Indonesia yaitu melaksanakan program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), sebagaimana Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Program Bantuan pangan Non Tunai (BPNT). Pemilihan pelaksanaan program BPNT di Desa Cepokorejo Kecamatan Palang Kabupaten Tuban, tidak serta merta ditentukan oleh pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Sosial RI akan melalui mekanisme pemilihan yang sudah ditetapkan. Kriteria pemilihan pelaksanaan program BPNT adalah tingginya angka kemiskinan dan angkat gizi buruk. Selain berdasarkan kriteria data tersebut yang tidak kalah penting adalah adanya komitmen daerah untuk melaksanakan program BPNT . Komitmen daerah tersebut dimaksudkan untuk menjamin ketersediaan pelayanan yang meruakan kunci keberhasilan pelaksanaan program BPNT. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana Praktik Fenomena Elite Capture dalam Pelaksanaan Program BPNT di Desa Cepokorejo Kecamatan Palang Kabupaten Tuban. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang diberikan oleh individu atau kelompok terhadap masalah. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui pengamatan, wawancara dan dokumentasi. Hasil temuan yang dilakukan peneliti menunjukan bahwa faktor-faktor yang membuat rawannya fenomena Elite Capture terjadi di tingkat pemerintah desa di pengaruhi oleh lemahnya mekanisme pengawasan dan pengendalian internal pemerintah desa ceppokorejo serta kurangnya sanksi yang tegas terhadap pelanggaran etika dan hukum memungkinkan elite capture bertindak tanpa rasa takut akan konsekuensi. selain itu rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dan kesadaran proses politik dari masyarakat setempat membuat kurangnya pemahaman masyarakat penerima bantaun atas hak-hak serta kewajiban yang seharusya mereka ketahui terhadap program BPNT. Hal ini mengakibatkan terjaidnya praktik fenomena Elite Capture dalam pelaksanaan program BPNT di desa cepokorejo. Monitoring dan transparansi yang menjadikan satu kesatuan bentuk pertanggungjawaban pemerintah desa secara lebih efektif, yang mana didalamnya melibatkan partisipasi masyarakat dan keterbukaan informasi sehingga mampu memperkecil peluang terjadinya praktik fenomena Elite Capture dalam program-program sosial yang ditunjukan untuk meningkatkan kesehajteraan masyarakat. Dengan memperkuat mekanisme seperti ini diharapakan pelaksanaan program-program sosial dapat lebih efektif dan memberikan dampak yang nyata dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat