Gerakan Menolak Tambang Batu Andesit di Desa Wadas Tahun 2018-2023 (Studi Gerakan Perlawanan Masyarakat terhadap Perampasan Lahan) - Kurniawan, Bagas -; Erowati, Dewi -; Astuti, puji - (Journal of Politic and Government Studies, 2024)
Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 590/41 Tahun 2018 telah memasukkan Desa Wadas dalam Izin Lingkungan dan Izin Penetapan Lokasi yang terbit pada tanggal 7 Juni 2018 sebagai lokasi pertambangan batu andesit untuk memenuhi kebutuhan material dalam pembangunan Bendungan Bener. Hal tersebut telah memicu gelombang penolakan dari warga Wadas hingga seiring berjalannya waktu menjadi satu gerakan sosial masyarakat yang terorganisir dengan nama Gerakan Masyarakat Peduli Alam Desa Wadas (GEMPADEWA). Pada studi ini, fokus diberikan pada kajian terkait pola gerakan dan pengaruh faktor-faktor di lapangan dalam mendorong maupun menghambat gerakan sosial dalam menolak tambang batu andesit di Desa Wadas. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Sebagai teknik dalam mengumpulkan data penelitian, peneliti menggunakan wawancara terstruktur kepada warga Desa Wadas, lembaga pendamping, dan solidaritas sebagai pihak yang terlibat dan membersamai gerakan. Kemudian peneliti menggunakan teori Gerakan Sosial Baru oleh McAdam, dkk., Gerakan Ganda Karl Polanyi, dan Teori Konflik Dahrendorf untuk menjelaskan terkait kondisi gerakan menolak tambang batu andesit yang terdapat di Desa Wadas. Selanjutnya, penelitian ini memperoleh temuan bahwa jalur litigasi dan non-litigasi yang ditempuh warga Wadas tidak membuat pemerintah dan pihak pemrakarsa menghentikan segala aktivitas terkait rencana pertambangan. Sikap menolak warga Wadas yang didasari pada usaha melindungi kelestarian alam Desa Wadas dari kerusakan akibat rencana aktivitas tambang justru dibalas dengan tindakan represif yang dilakukan oleh aparat selama proses pembebasan lahan. Bentuk pendekatan yang demikian dilakukan oleh pemerintah tidak hanya berakibat pada munculnya konflik vertikal antara warga Wadas dengan pemerintah tetapi juga konflik horizontal antar warga Wadas itu sendiri.