KOOPTASI PEMERINTAH DAERAH TERHADAP JURNALISME MEDIA LOKAL: ANALISI POLA RELASI WARTAWAN DAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA INDRAMAYU DALAM PEMBERITAAN - Diaslestarie, Frisky -; Yuwono, Teguh - (Journal of Politic and Government Studies, 2024)
Pemerintah sebagai penyedia informasi publik memiliki kewajiban untuk menyediakan akses informasi publik. Diseminasi merupakan penyebarluasan informasi dengan memperhatikan prinsip pengelolaan informasi dan komunikasi. Efektivitas diseminasi informasi ditentukan oleh aktivitas komunikasi yang dijalinnya terutama dengan membentuk relasi. Pemerintah menjalin relasi dengan media massa untuk mencapai masifikasi. Hubungan ini sering dikategorikan sebagai hubungan mutualisme. Pada kenyataanya hubungan mutualisme tersebut susah untuk dicapai karena terdapat tekanan sistem yang memaksa untuk diikuti agar tetap eksis. Dalam menjalankan profesinya wartawan berpegang teguh pada apa yang disebut sebagai etika profesi jurnalistik. Namun, pengaplikasian etika jurnalistik ini susah untuk dicapai ketika sistem yang diciptakan tidak dalam keadaan setara sehingga menjadi fitur buruk dalam hubungan mutualisme jurnalis dan pemerintah. Hal ini dibuktikan dalam penelitian mengenai relasi antara Dinas Komunikasi dan Informatika dan wartawan daerah Kabupaten Indramayu dalam pemberitaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pola relasi antara jurnalis dan pemerintah berdasar pada etik. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif untuk memahami fenomena sosial. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara serta studi dokumentasi. Penelitian ini mengungkapkan bahwa hubungan mutualisme antara Dinas Komunikasi dan Informatika dan wartawan daerah Indramayu merupakan hubungan yang didominasi oleh satu aktor. Wartawan daerah terkooptasi oleh sistem yang diciptakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika. Sistem tersebut juga tanpa sadar membawa keduanya untuk mengabaikan esensi serta etika jurnalistik. Sistem mutualisme yang diciptakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Indramayu berkontribusi besar atas pelanggaran etika jurnalistik. Sistem kooperatif mutualis tersebut tidak cocok untuk diaplikasikan membina hubungan pemerintah dan jurnalis. Hubungan antara jurnalis dan pemerintah dapat dibangun melalui kontribusi pemerintah untuk mengembangkan kompetensi jurnalis melalui workshop, diskusi, dan uji kompetensi