PENGARUH KEBIJAKAN PENYAMPAIAN SPPT PBB SECARA ELEKTRONIK TERHADAP TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK PBB DI KOTA SEMARANG (Studi Kasus Pembayaran PBB Di Kecamatan Semarang Barat) - Sahi, Nada Rafa’; Adnan, Muhammad -; Alfirdaus, Laila Kholid (Journal of Politic and Government Studies, 2024)
Kebijakan penyampaian SPPT PBB secara elektronik merupakan salah satu proyek EGovernment yang dijalankan oleh Pemerintah Kota Semarang sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik berbasis teknologi informasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh kebijakan penyampaian SPPT PBB secara elektronik terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak PBB di Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang. Untuk menjawab permasalahan dan tujuan penelitian, mengadopsi teori E-Service Quality menurut Valarie A. Zeithaml, Mary Jo Bitner, Dwayne D. Gremler dan juga teori kepatuhan oleh Organization for Economic Co-operation and Development (OECD). Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan menggabungkan data berdasarkan kuesioner yang disebarkan kepada 394 responden di Kecamatan Semarang Barat dan hasil wawancara dengan Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang. Hasil penelitian berdasarkan uji regresi linear sederhana, variabel penyampaian SPPT PBB secara elektronik (X) mengalami nilai regresi sebesar 1,104. Hal tersebut menunjukkan apabila nilai variabel penyampaian SPPT PBB secara elektronik (X) meningkat sebesar 1%, maka nilai variabel kepatuhan wajib pajak PBB (Y) akan meningkat sebesar 1,104. Dalam arti lain yaitu penyampaian SPPT PBB secara elektronik dan kepatuhan wajib pajak PBB memiliki sifat hubungan positif karena nilai koefisien positif. Apabila penyampaian SPPT PBB secara elektronik meningkat maka kepatuhan wajib pajak PBB akan meningkat pula dan begitupun sebaliknya. Uji hipotesis dalam penelitian ini ada dua yaitu, uji t dan uji koefisien determinasi (R2 ). Hasil dari uji t dapat dilihat dari nilai signifikansi 0.00 < 0,05 sehingga Ha diterima dan Ho ditolak. Artinya terdapat pengaruh antar variabel X terhadap variabel Y, yakni terdapat pengaruh yang signifikan terkait kebijakan penyampaian SPPT PBB secara elektronik terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak PBB. Hal ini dapat dilihat juga berdasarkan nilai koefisien determinasi (R2 ), menunjukkan bahwasannya nilai Adjusted R Square sebesar 0,937 yang artinya pengaruh variabel independen (X) terhadap variabel (Y) sebesar 93,7% dan sisanya sebesar 6,3% dipengaruhi oleh faktor lain diluar penelitian ini. Disarankan untuk penelitian selanjutnya sampel yang digunakan dapat lebih luas lagi tidak hanya tingkat kecamatan tetapi se-Kota Semarang dengan menggunakan penelitian kualitatif untuk menyertakan alasan-alasan yang lebih mendalam terhadap kepatuhan wajib pajak PBB