EVALUASI KEBIJAKAN PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN BERBASIS APLIKASI E-OPEN DI KOTA BEKASI TAHUN 2023 - Rusdy, Muhammad Rifqi Nikmatullah; -, supratiwi -; Marlina, Neny - (Journal of Politic and Government Studies, 2024)
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh terbitnya Peraturan Daerah Kota Bekasi No. 10 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan yang menyebabkan aplikasi e-Open sebagai sarana pelayanan kependudukan digital di Kota Bekasi tidak lagi menjadi prioritas, hal tersebut kemudian mengindikasikan bahwasanya aplikasi e-Open tidak lagi mendapat perhatian khusus untuk dikembangkan agar dapat memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat Kota Bekasi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Metode pengumpulan data meliputi wawancara, studi lapangan, dan studi kepustakaan. Penelitian menggunakan teori evaluasi kebijakan milik William Dunn untuk mengukur kebijakan dari kriteria evaluasi yang meliputi efektivitas, efisiensi, kecukupan, perataan, dan responsivitas, dan ketepatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan terkait pelayanan kependudukan berbasis aplikasi e-Open belum berjalan dengan baik. Hal ini dibuktikan dari kebijakan yang hanya mampu memenuhi satu dari enam kriteria evaluasi, yakni hanya kriteria ketepatan. Dalam hal ini kekurangan yang terdapat pada indikator efektivitas menjadi faktor utama kegagalan kebijakan. Terbukti bahwasanya pergeseran peran sentral e-Open pada Perda Kota Bekasi No.10 Tahun 2021 dalam pelayanan administrasi kependudukan di Kota Bekasi membuat orientasi stakeholder Disdukcapil Kota Bekasi juga menyimpang dari niat awal dibentuknya kebijakan pelayanan kependudukan secara online. Akibatnya hal tersebut berpengaruh terhadap buruknya output pelayanan yang dihasilkan. Rekomendasi yang diberikan antara lain seperti mengkaji ulang kebijakan untuk memberikan posisi yang ideal bagi aplikasi e-Open, mengadakan pelatihan yang berkelanjutan, efisiensi pemakaian anggaran, serta membuka pintu untuk melakukan kerjasama dengan pihak ketiga