Dampak Pemberdayaan Masyarakat melalui Program Corporate Social Responsibility (CSR) oleh PT. Tirta Investama terhadap Masyarakat Desa Juwiring, Kabupaten Klaten, Tahun 2022 - Farranajla, Fathya Naila; Erowati, Dewi - (Journal of Politic and Government Studies, 2024)
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas merupakan kebijakan yang mengatur program Corporate Social Responsibility (CSR) oleh perusahaan, seperti PT. Tirta Investama, merupakan aspek krusial dalam pemberdayaan masyarakat. Perusahaan tidak hanya merupakan entitas ekonomi semata, tetapi juga bagian integral dari ekosistem sosial dan lingkungan yang lebih luas. Dalam konteks ini, perusahaan memiliki tanggung jawab untuk menunaikan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) atau CSR sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menjaga kelestarian lingkungan. Salah satu fokus utama dari CSR adalah pemberdayaan masyarakat, di mana perusahaan terlibat dalam program-program yang dirancang untuk meningkatkan kapasitas dan kemampuan masyarakat setempat. Penelitian ini mengeksplorasi dampak dari Program CSR yang diimplementasikan oleh PT. Tirta Investama terhadap masyarakat Desa Juwiring, Kabupaten Klaten, pada tahun 2022. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program CSR yang dilakukan oleh PT. Tirta Investama memberikan dampak positif yang signifikan terhadap pemberdayaan masyarakat Desa Juwiring. Pemberdayaan ini tercermin dalam peningkatan kapasitas masyarakat sebagai subjek pembangunan serta penguatan kelembagaan masyarakat. Keberhasilan ini dicapai melalui pemberdayaan yang mencakup bina manusia, bina usaha, bina lingkungan, dan bina kelembagaan. Namun demikian, penelitian ini juga mengidentifikasi beberapa tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan program CSR, termasuk pandangan negatif masyarakat terhadap program, kurangnya partisipasi dalam perencanaan program, serta ketidaksesuaian jadwal kegiatan dengan preferensi waktu masyarakat desa. Sebagai rekomendasi, diperlukan peningkatan sosialisasi program untuk memperbaiki persepsi masyarakat, melibatkan aktif masyarakat dalam setiap tahap program, dan menyesuaikan jadwal kegiatan dengan ketersediaan waktu masyarakat. Selain itu, distribusi manfaat dari program pemberdayaan pertanian perlu dilakukan secara merata untuk memastikan seluruh masyarakat dapat merasakan manfaat dari program CSR