EVALUASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN KOMPONEN PENDIDIKAN DI KECAMATAN PULOKULON KABUPATEN GROBOGAN - Nur Handayani, Aisyiah; Santoso, R. Slamet; Warsono, Hardi (Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro, 2024)
Beragam kebijakan yang dicetuskan oleh Pemerintah Indonesia sebagai upaya program kesejahteraan sosial serta menekan kemiskinan melalui bantuan sosial bersyarat melalui Program Keluarga Harapan diberlakukan sejak tahun 2007. PKH di Kecamatan Pulokulon diterapkan tahun 2014 program penanggulangan kemiskinan salah satunya komponen pendidikan. Permasalahan yang ada terkait pendamping PKH masih belum memadai, terbatasnya pemahaman KPM tentang PKH, partisipasi anak-anak penerima PKH di jenjang pendidikan masih rendah, KPM yang ketergantungan terhadap bantuan PKH, sarana dan prasarana pelaksanaan penunjang kegiatan PKH belum memadai. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan evaluasi PKH komponen pendidikan dan mengidentifikasi hambatan pelaksanaan PKH di Kecamatan Pulokulon. Penelitian ini menggunakan teori evaluasi William Dunn efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan serta teori hambatan pelaksanaan PKH dari Rachma Maulida. Metode penelitian yang digunakan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukan bahwa dilihat dari indikator evaluasi secara keseluruhan sudah memenuhi yaitu responsivitas dan ketepatan meskipun masih mendapat tantangan melakukan graduasi kemandirian. Sedangkan indikator lainnya masih belum memenuhi yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, dan pemerataan belum efektif secara menyeluruh. Hal ini dipengaruhi hambatan yaitu minimnya pemahaman KPM terhadap bantuan PKH, minimnya sarana prasarana yang mendukung kegiatan PKH dalam pendampingan, belum memadai sumber daya manusia, keterlambatan memperbarui status kepesertaan dalam pemutakhiran data. Saran yang diberikan adalah sosialisasi kepada KPM mengenai kemandirian ekonomi serta edukasi pendidikan anak, peningkatan koordinasi dengan aparatur desa informasi DTKS sehingga penyesuaian distribusi bantuan dapat mencapai Pemerintah yang lebih baik.