IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENCEGAHAN STUNTING DI KABUPATEN REMBANG - Muhammad Rizal Wahyu Pratama; Herbasuki Nurcahyanto; Kismartini Kismartini (Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro, 2024)
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi kebijakan pencegahan stunting di Kabupaten Rembang dan menganalisis faktor pendukung dan penghambat implementasi kebijakan pencegahan stunting di Kabupaten Rembang. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian deskripstif kualitatif. Teknik pengambilan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pencegahan stunting di Kabupaten Rembang sudah dilakukan dengan berbagai upaya, namun masih belum mencapai target yang ditentukan karena beberapa hambatan. Selain itu, koordinasi pencegahan stunting di Kabupaten Rembang melibatkan berbagai sektor. Pembiayaan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Rembang sudah dapat mencukupi, tetapi dalam perencanaan anggarannya masih lemah. Selain itu, terdapat faktor pendukung meliputi : transmisi, staf, informasi, wewenang, fasilitas, efek disposisi, dan pengaturan birokrasi. Sedangkan faktor penghambatnya meliputi : kejelasan, konsistensi, insentif, dan fragmentasi. Saran yang dapat peneliti berikan yaitu program-program terkait peningkatan perbaikan gizi pada ibu hamil dan balita supaya dilakukan dari awal tahun, program-program terkait peningkatan peningkatan aksesbilitas air bersih, sanitasi rumah, dan lingkungan harus bisa mengintervensi seluruh masyarakat yang terkena stunting, perlunya peningkatan pemahaman keluarga dan masyarakat, kader-kader harus meningkatkan sosialisasi tentang pola asuh, perlu diterbitkannya Surat Edaran tentang Strategi Perubahan Perilaku dalam Pencegahan Stunting, perlunya penguatan akan perencanaan anggaran, perlu dioptimalkan komunikasi antar OPD dalam TPPS, perlunya konsistensi komunikasi, perlu adanya insentif khusus untuk para kader, dan perlunya kesesuaian tugas dan fungsi oleh pelaksana kebijakan