IMMIGRATION LEGAL ACTION AGAINST ASYLUM SEEKERS WHO ABUSE THE VISIT VISA EXEMPTION POLICY - Syahrin, M. Alvi; Mirwanto, Tony; Wisnu, Harry Prabowo (Polteknik Imigrasi, 2023)
Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui tindakan yang diberikan kepada warga negara asing yang negaranya masuk dalam bebas visa kunjungan dan datang melalui tempat pemeriksaan imigrasi namun mendaftarkan dirinya menjadi seorang pencari suaka. Kebijakan bebas visa kunjungan terhadap 169 (seratus enam puluh sembilan) negara yang diberikan Pemerintah Indonesia. Penentuan status pencari suaka hingga menjadi seorang pengungsi dilakukan oleh UNHCR (United Nations High Commissioner for Refugees). Pemberian suaka bertujuan untuk perlindungan dari ancaman kebebasan hak asasi manusia seseorang yang didasari dari alasan kemanusiaan. Izin tinggal yang masih berlaku yang dimiliki warga negara asing saat berada di Indonesia juga merupakan suatu bentuk perlindungan terhadap orang tersebut. Tindakan yang diberikan memperhatikan pendekatan kesejahteraan dari fasilitas bebas visa kunjungan dan pendekatan keamanan berdasarkan kedaulatan negara. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif empiris (gabungan) yang menggabungkan penelitian yang berdasarkan pada peraturan yang ada dengan melihat aturan pada maksud yang nyata di masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian, dapat diketahui beberapa temuan sebagai berikut. HR masuk ke Indonesia dengan cara menyalahgunakan fasilitas bebas visa kunjungan. HR telah memberikan keterangan yang tidak benar kepada petugas pada saat tiba di Tempat Pemeriksaan Imigrasi Bandara Internasional Soekarno Hatta. Kemudian, HR menikahi seorang wanita Indonesia, secara agama atau nikah sirih. Pernikahan ini berpotensi menimbulkan dugaan perkawinan semu dan penyimpangan hukum. Setelah izin tinggalnya habis, HR mengajukan permohonan sebagai pencari suaka kepada UNHCR. Berdasarkan modus operandi di atas, maka HR diberikan tindakan administrasi keimigrasian karena telah menyalahgunakan bebas visa kunjungan berupa deportasi dan penangkalan. Pemberian sanksi tersebut didasarkan atas Surat Keputusan Tindakan Keimigrasian Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Jakarta Selatan Nomor: W.10.IMI.IMI.3-1612-GR.02.03 Tahun 2020 dan berdasarkan Surat Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-GR.02.03-1910 tentang Perubahan Kebijakan Penanganan Pencari Suaka dan Pengungsi oleh IOM.