ANALISIS PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM PENETAPAN HADHANAH (HAK ASUH ANAK) PUTUSAN NOMOR : 1126/Pdt.G/2022/PA.Tnk - NIM. A1011201290, SALWA FASYAH (Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura, 2024)
AbstractChild custody or hadhanah is one of the lawsuits that often arise due to divorce. According to the compilation of Islamic law, a child who has not mumayyiz then custody of the child falls into the hands of his mother. However, in reality it is not necessarily the mother who is entitled to receive gifts so that the father of the child is decided to be entitled to receive gifts or custody of the child. Religious courts can give gifts to children who have not mumayyiz to the father based on evidence and witnesses during the trial process.The formulation of the problem in this study is how the legal consideration of the judge in the lawsuit hadhanah (child custody) Decision No. 1126 / Pdt.G/2022/ PA.Tnk. The purpose of this study was to analyze the basis of the judge's consideration in rejecting the child custody lawsuit filed by the mother in decisionnumber 1126/Pdt.G/2022 / PA.Tnk and analyze the results of the judge's decision in decision number 1126 / Pdt.G/2022 / PA.Tnk. The research method used in this study is a normative legal research that is descriptive using data analysistechniques in qualitative analysis. From the methods and techniques of analysis,the authors tried to explain the problem and its solution, the data taken based onprimary and secondary data with data retrieval techniques using interviews, and literature studies.The results of this study indicate that the determination of child custody by the judge must meet 3 principles, namely, the principle of justice, the principle of legal certainty, and the principle of expediency. In establishing custody of the child the judge looks at the interests of the child and what is best for the child. The party who gets the right to care for and maintain the child must provide guarantees for the child's spiritual safety in order to be a good example for the child, provide a good environment for the child, and provide affection and religious teachings. Basically, hadhanah is only limited to physical measures regarding legal certainty for children, both parents after divorce still have an obligation to maintain children until they mumayyiz and can make their own choices. Therefore, the party who received the gift should not prohibit the child from meeting the party who did not get the gift after the divorce.Keywords: Hadhanah, Mumayyiz, Divorce, and Parents Abstrak Hak asuh anak atau hadhanah merupakan salah satu gugatan yang sering timbul akibat perceraian. Menurut Kompilasi Hukum Islam, anak yang belum mumayyiz maka hak asuh anak jatuh ketangan ibunya. Namun, pada kenyataannya belum tentu ibu berhak menerima hadhanah sehingga bapak dari anak tersebut yang diputuskan berhak menerima hadhanah atau hak asuh anak. Pengadilan agama dapat memberikan hadhanah anak yang belum mumayyiz kepada bapak berdasarkan bukti dan saksi selama proses persidangan. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam penetapan hadhanah (hak asuh anak) Putusan Nomor 1126/Pdt.G/2022/PA.Tnk. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam menolak gugatan hak asuh anak yang diajukan oleh ibu dalam Putusan Nomor 1126/Pdt.G/2022/PA.Tnk dan menganalisis akibat putusan hakim dalam Putusan Nomor 1126/Pdt.G/2022/PA.Tnk. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif yang menggunakan teknik analisis data secara analisis kualitatif. Dari metode dan teknik analisis tersebut penulis berusaha memaparkan masalah serta penyelesaiannya, data yang diambil berdasarkan data primer dan sekunder dengan teknik pengambilan data menggunakan wawancara, dan studi pustaka. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa penetapan hak asuh anak oleh hakim harus memenuhi 3 asas yaitu, asas keadilan, asas kepastian hukum, dan asas kemanfaatan. Dalam menetapkan hak asuh anak tersebut hakim melihat kepentingan anak dan yang terbaik untuk anak. Pihak yang mendapatkan hak untuk mengasuh dan memelihara anak wajib memberikan jaminan untuk keselamatan rohani sang anak agar menjadi teladan yang baik bagi anak, menyediakan lingkungan yang baik bagi anak, serta memberikan kasih sayang dan ajaran agama. Pada dasarnya hadhanah hanya sebatas ukuran fisik mengenai kepastian hukum terhadap anak, kedua orangtua pasca perceraian tetap mempunyai kewajiban dalam memelihara anak sampai mereka mumayyiz dan bisa menentukan pilihan mereka sendiri. Oleh karena itu, pihak yang mendapatkan hadhanah tidak boleh melarang anak untuk bertemu pihak yang tidak mendapatkan hadhanah pasca perceraian.Kata kunci: Hadhanah, Mumayyiz, Perceraian, dan Orangtua.