PERAN PEMERINTAH KABUPATEN DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PESISIR - Franky Rengkung, Sherlyn. M. V Tempoh, Agustinus Pati, (UNIVERSITAS SAM RATULANGI, 2022)
Adanya Undang Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir, dimana dalam pasal 63 yang berbunyi â€Pemerintah Daerah berkewajiban memberdayakan masyarakat pesisir dalam meningkatkan kesejahteraannya dan Pemerintah Daerah berkewajiban mendorong kegiatan usaha masyarakat pesisir melalui peningkatan usaha masyarakat melalui peningkatan kapasitas pemberian akses teknologi dan informasi, permodalan, infrastruktur, jaminan pasar dan aset ekonomi lainnya, maka pemberdayaan masyarakat merupakan kewajiban dari pemerintah baik daerah. Namun pada kenyataannya hal ini masih belum berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi peran pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Talaud dalam memberdayakan masyarakat pesisir, khususnya yang berada di Desa Kakorotan Kecamatan Nanusa. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan pendekatan yang dikemukakan oleh Edi Suharto (2006), tentang unsur-unsur pemberdayaan masyarakat. Hasil penelitian menyimpulkan pemberdayaan masyarakat pesisir yang dilakukan pemerintah daerah sudah sejalan dengan undang-undang Nomor 23 tahun 2014, dan peran nyata pemerintah dapat terlihat dari upaya pengembangan potensi pada sektor perikanan, pelatihan-pelatihan yang dilakukan, bantuan modal usaha, dan peningkatan sarana dan prasarana. Memang masih terdapat beberapa kendala yang salah satunya adalah masih rendahnya kualitas sumberdaya manusia yang ada.Â Kata Kunci: Peran; Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud; PemberdayaanÂ Â ABSTRACTThe existence of Law Number 1 of 2014 concerning the Management of Coastal Areas, where in article 63 which reads