ANALISIS KEBIJAKAN BIODIESEL MANDATORY DAN FAKTOR MAKROEKONOMI TERHADAP RETURN SAHAM PERUSAHAAN SUB SEKTOR SAWIT - Wardani, Firmansyah; Ratnawati, Anny; Sasongko, Hendro (Universitas Pakuan, 2024)
ABSTRAKTujuan dari penelitian ini adalah menganalisis kebijakan biodiesel mandatory pada perusahaan kelapa sawit, menganalisis pengaruh faktor makro ekonomi dan kebijakan biodiesel mandatory terhadap return saham perusahaan kelapa sawit, dan merumuskan rekomendasi manajerial bagi pelaksana kebijakan biodiesel mandatory (ke perusahaan dan regulator atau pemerintah). Metode penelitian mengunakan analisis ARIMA dan ARCH GARCH untuk menganlisis volatilitas return saham dan menggunakan regresi data panel untuk menganalisa pengaruh kebijakan kebijakan dan variabel marokekonomi. Hasil analisis berdasarkan analisis variable dummy kebijakan biodiesel mandatory mempengaruhi terhadap harga saham sebesar 0,49 terhadap model dengan nilai R squared 20%. Hasil penelitian ini bertujuan memberikan rekomendasi dan pertimbangan dalam pengambilan keputusan investasi pada saham subsektor perkebunan kelapa sawit mengingat kebijakan biodiesel mandatory akan dilaksanakan secara bertahap hingga menuju B100.ABSTRACTThis research aims to analyze mandatory biodiesel policies in palm oil companies, analyze the influence of macroeconomic factors and mandatory biodiesel policies on stock returns in palm oil companies, and formulate managerial recommendations for implementing mandatory biodiesel policies (to companies and regulators or the government). The research method uses ARIMA and ARCH GARCH analysis to analyze stock return volatility and uses panel data regression to analyze the influence of policies and economic variables. The analysis results based on the dummy variable analysis of the mandatory biodiesel policy influence stock prices by 0.49 in the model with an R squared value of 20%. The results of this research aim to provide recommendations and considerations in making investment decisions in shares in the oil palm plantation subsector, considering that the mandatory biodiesel policy will be implemented in stages up to B100.