EVALUASI KEBIJAKAN PENGENTASAN PERNIKAHAN DINI: (Studi Kasus di Desa Pangelen Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang) - Sari, Ayu Puspita; Soesiantoro, Adi; Puspaningtyas, Anggraeny (COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY SURABAYA, 2024)
Pernikahan dini merupakan sebuah fenomena sosial yang sering terjadi khususnya di Indonesia. Isu pernikahan dini menjadi perhatian penting bagi Indonesia sejak tahun 2008 pemerintah melalui lembaga Badan Pusat Statistik (BPS) dan United Nations Children's Fund (UNICEF) menjalin kerjasama dengan melakukan survei dalam kasus Pernikahan Dini. Dimana menurut pemerintah usia pernikahan yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang batas usia perkawinan laki-laki dan perempuan harus berusia 19 Tahun (MPOC, 2020). Sejak Januari sampai Oktober 2021 Pengadilan Agama (PA) Kabupaten Sampang, Madura Jawa Timur telah menerima permohonan dispensasi kawin sebanyak 27 kasus dan mayoritas perempuan tercatat di usia 16 Tahun. Untuk mengevalusi kebijakan pengentasan dini di Desa Pangelen menggunakan metode evaluasi kebijakan dari teori dari William N. Dunn dengan mengguankan enam parameter evalusai kebijakan yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, perataan, responsivitas, dan ketepatan. Dimana yang menjadi narasumber untuk keperluan data penelitian adalah perangkat desa Pangelen, Bidan Desa, dan juga warga Desa Pangelen. Dari hasil informasi kebijakan pernikahan dini yang terjadi di Desa Pangelen telah berlangsung dengan efisien, efektiv, cukup, rata, tapat, serta responsive. Sehingga dalam beberapa tahun terakhir angka pernikahan dini di wilayah tersebut menurun, hal ini karena kesadaran individu dan juga informasi dari berbagai media mengenai himbauan pernikahan dini, oleh karena itu Tingkat kehamilan dini berkurang.