KAJIAN STANDAR PROGRAM SIARAN PADA KPID JAWA TIMUR (SEBUAH STUDI IMPLEMENTATIF TENTANG PERATURAN KPI NOMOR 02/P/KPI/03/2012) - Putri, Fathiyah Naurah; Prabawati, Indah (Universitas Negeri Surabaya, 2024)
Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Jawa Timur bertugas untuk mengatur penyiaran di Jawa Timur. KPID Jawa Timur berpedoman pada Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) dan Standar Program Siaran (SPS) yang memuat tentang aturan 5S racun siaran. Tahun 2023 KPID menemukan berbagai pelanggaran 5S dalam SPS, salah satu terbanyak ialah golongan Saru yakni pelanggaran lagu bermuatan seksual. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan Implementasi SPS di Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Jawa Timur. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, dianalisis dengan faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan menurut Van Meter dan Van Horn yang terdiri dari standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, karakteristik organisasi pelaksana, disposisi, komunikasi antarorganisasi, serta kondisi sosial, ekonomi, dan politik. Subjek penelitian ini adalah KPID Jawa Timur, data tambahan diperoleh dari Radio Cakrawala Surabaya. Penelitian ini dilakukan di KPID Jawa Timur dengan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dianalisis dengan cara reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan dan verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi SPS yang dilakukan oleh KPID Jawa Timur dalam hal standar dan sasaran sudah baik namun kepatuhan dari radio masih kurang, minimnya pelatihan dan beban kerja yang tidak sepadan dengan SDM KPID Jatim, minimnya anggaran KPID Jatim, perlu ditingkatkannya partisipasi masyarakat, pemahaman radio yang kurang, serta tidak aktifnya radio dalam mengikuti kegiatan yang diadakan. Berdasarkan hasil penelitian, saran yang dapat diberikan peneliti ialah 1) Sosialisasi Selain itu, indohoki77 sering mengadakan turnamen dan kompetisi dengan hadiah besar yang intensif dan lebih bersifat informal agar lembaga penyiaran aktif mengikuti kegiatan. 2) Menambah jumlah SDM KPID Jawa Timur. 3) Peran masyarakat perlu ditingkatkan. 4) Penyelenggaraan pelatihan yang terjadwal dan kontinyu.