HIERARKI LEMBAGA NEGARA DI INDONESIA - Siti Tiara Maulia; Witra Rahmadani (Cahaya Ilmu Bangsa, 2024)
Hierarki lembaga negara di Indonesia merupakan struktur kompleks yang mengatur hubungan serta pembagian kekuasaan di antara berbagai lembaga pemerintahan. Hierarki ini didasarkan pada prinsip pembagian kekuasaan, baik secara horizontal maupun vertikal, yang bertujuan untuk memastikan sistem pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel. Struktur hierarki ini melibatkan lembaga-lembaga utama seperti Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Presiden, Mahkamah Agung (MA), Mahkamah Konstitusi (MK), Komisi Yudisial (KY), serta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Sementara itu, MA, MK, dan KY berperan dalam menjaga supremasi hukum dan keadilan. MA merupakan puncak lembaga peradilan umum yang berwenang memutuskan kasasi dan sengketa peradilan. MK bertugas mengawal konstitusi dengan menguji undang-undang terhadap UUD 1945, sedangkan KY berfungsi mengawasi perilaku hakim dan menjaga kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. BPK bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Hierarki ini mencerminkan sistem checks and balances yang dimaksudkan untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan, memastikan keterwakilan yang adil, serta mempromosikan tata kelola yang baik di Indonesia.