PERAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA - Diea Amiliya; Siti Tiara Maulia (Cahaya Ilmu Bangsa, 2024)
Mahkamah Konstitusi ialah lembaga negeri yang mempunyai kedudukan berarti dalam melindungi konstitusi serta penegakan hukum di Indonesia. Selaku penjaga konstitusi, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkatan awal serta terakhir yang putusannya bertabiat final buat menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Bawah Negeri Republik Indonesia Tahun 1945. Tidak hanya itu, Mahkamah Konstitusi pula bertugas memutus kewenangan lembaga negeri yang wewenangnya diberikan oleh UUD NRI 1945, memutus pembubaran partai politik, serta memutus fitnah tentang hasil pemilu universal Lewat kewenangan tersebut, Mahkamah Konstitusi berfungsi berarti dalam menegakkan prinsip checks and balances antara cabang-cabang kekuasaan negeri dan melindungi hak-hak konstitusional masyarakat negeri Putusan-putusan Mahkamah Konstitusi sudah membagikan pengertian yang progresif terhadap konstitusi serta menguatkan proteksi terhadap hak asasi manusia. Tetapi keberadaan Mahkamah Konstitusi pula tidak lepas dari bermacam kritik serta tantangan. Independensi serta wewenang hakim konstitusi kerap kali dipertanyakan, dan terdapatnya kekhawatiran menimpa politisasi putusan-putusan Mahkamah Konstitusi. Oleh sebab itu, upaya buat menguatkan legitimasi serta kapasitas Mahkamah Konstitusi jadi berarti supaya lembaga ini bisa terus berfungsi maksimal dalam penegakan hukum serta melindungi konstitusionalitas di Indonesia. Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki peran yang signifikan dalam penegakan hukum di Indonesia. Sebagai lembaga yang didirikan untuk menjaga keberlakuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (UUD 1945), MK memiliki peran yang krusial dalam memastikan konsistensi hukum, supremasi konstitusi, dan perlindungan hak asasi manusia. MK berperan sebagai penjaga keberlakuan konstitusi dengan kewenangannya untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945. Hal ini memastikan bahwa setiap undang-undang yang dikeluarkan tidak melanggar prinsip-prinsip konstitusi dan hak-hak warga negara. Selain itu, MK juga berperan dalam menyelesaikan sengketa kewenangan antara lembaga negara, menjaga keseimbangan kekuasaan, dan melindungi hak asasi manusia melalui putusan-putusannya. MK memiliki peran penting dalam menegakkan hak asasi manusia dengan menguji undang-undang terkait HAM dan memastikan bahwa kebijakan pemerintah tidak melanggar hak-hak asasi manusia yang dijamin dalam konstitusi. Dengan peran-peran tersebut, Mahkamah Konstitusi menjadi pilar utama dalam menjaga keadilan, kebebasan, dan supremasi hukum di Indonesia. Putusan MK tidak hanya menegakkan hukum, tetapi juga memberikan perlindungan terhadap hak-hak individu dan memastikan bahwa setiap kebijakan dan undang-undang yang diterapkan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi dan HAM. MK merupakan lembaga yang vital dalam menjaga stabilitas hukum dan perlindungan hak asasi manusia di Indonesia.