PELAKSANAAN PERJANJIAN PERKAWINAN SETELAH MENIKAH PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 69/PUU-XIII/2015 (Analisis Perjanjian Perkawinan Nomor : 52 Tanggal 11 Juli 2018 antara He Yuxiang dengan Amanda Silviana) - Desliza, Muhammad Farhan; Hidayat, Yusup; Suartini, Suartini (Program Studi Magister Ilmu Hukum, 2024)
Abstrak Penelitian ini fokus pada pembahasan Pelaksanaan Perjanjian Perkawinan Setelah Menikah Antara Tuan He Yuxiang dengan Nyonya Amanda Silviana berdasarkan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 dan Hambatan apa saja dalam proses pelaksanaan perjanjian perkawinan tersebut. Pada proses pembuatan akta perjanjian perkawinan membutuhkan kolaborasi antar Notaris dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah; Bagaimanakah Pelaksanaan Perjanjian Perkawinan Setelah Menikah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 dan Apa Saja Hambatan dalam Pelaksanaan Perjanjian Perkawinan Nomor 52 Tanggal 11 Juli 2018 antara He Yuxiang dengan Amanda Silviana. Jenis penelitian ini adalah penelitian Normatif dengan pendekatan Perundang-Undangan (Statue Approach) sekaligus Pendekatan Analistis (Analytical Approach). Jenis dan sumber data, terdiri dari data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data primer dengan bahan hukum seperti Perundang-undangan, Putusan Mahkamah Konstisusi dan Perjanjian Perkawinan, sedangkatan data sekunder diperoleh dengan studi kepustakaan. Teknik analisis data menggunakan deskriptif analisis. Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 telah Pelaksanaan Perjanjian Perkawinan setelah menikah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 membolehkan melakukan Perjanjian Perkawinan setelah menikah yakni dengan pembuatan Akta Perjanjian Perkawinan di Notaris tanpa harus melalui persidangan.Kata Kunci: Nomor 69/PUU-XIII/2015, Perjanjian Perkawinan,