SISTEM MUKHABARAH TERHADAP PEMBAGIAN HASIL PADA LAHAN PERTANIAN DITINJAU DARI SEGI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 1960 DI KECAMATAN PITU RIASE KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG - Nigrah MS, Agustina; Sohrah; Suriyadi (Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar, 2024)
Abstrak Dalam hukum Islam sendiri terdapat 3 jenis bentuk kerja sama perjanjian bagi hasil pada lahan pertanian, antara lain “Musaqah”, “Muzara’ah”, “Mukhabarah”. Selain hukum Islam, dalam perundang-undangan-pun pemerintah sudah mengatur peraturan tentang pertanahan tentang Perjanjian Bagi Hasil dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960. Peran undang-undang tersebut bertujuan agar pembagian hasil tanah yang dilakukan oleh pihak yang terikat dalam perjanjian dapat terlaksana atas dasar adil, serta terjamin pula kedudukan hukum yang layak bagi petani penggarap. Isu utama yang diangkat dalam penelitian ini yaitu bagaimana praktik perjanjian bagi hasil di Kecamatan Pitu Riase jika dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 serta pandangan hukum Islam terhadap kerja sama tersebut. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif yang dilakukan dengan turun langsung ke lapangan (Field Research). Data yang diperoleh berasal dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa kegiatan bagi hasil yang dilakukan oleh masyarakat di desa Bila Riase, Kecamatan Pitu Riase, Kabupaten Sidenreng Rappang merupakan sistem bagi hasil yang memiliki kemiripan dengan sistem mukhabarah. Dan dalam pandangan hukum Islam sendiri memperbolehkan praktik kerja sama tersebut. Selama yang dilakukan masih dalam syariat hukum Islam yang ditetapkan. Masyarakat Bila Riase melakukan perjanjian masih dalam bentuk lisan, bertentangan dengan yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil bahwa setiap perjanjian dilakukan dalam bentuk tertulis dan dilaporkan kepada pemerintah desa setempat. Implikasi dari penelitian ini, yaitu pemerintah desa setempat harus memberikan perhatian lebih dalam membina masyarakat untuk tidak acuh pada ketentuan hukum yang berlaku. Kata Kunci : Bagi Hasil, Mukhabarah, UU No.2 Tahun 1960, Hukum Islam. Abstract In Islamic law itself there are 3 types of cooperation agreements for production sharing on agricultural land, including