KEBIJAKAN PEMBUKTIAN INSIDER TRADING PADA PASAR MODAL DI INDONESIA - I GUSTI LANANG AGUNG ARYA WIBAWA (Fakultas Hukum Universitas Dwijendra, 2024)
Insider Trading adalah suatu kejahatan di Pasar Modal yang sangat sulit untuk dibuktikan. Berdasarkan latar belakang masalah yang dibahas, adapun rumusan masalah dalam penelitian ini, adalah yang pertama Bagaimana kebijakan dalam pembuktian insider trading pada pasar modal di Indonesia? Dan hambatan apa saja yang ada dalam pembuktian insider trading pada pasar modal di Indonesia? Di keluarkannya Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, merupakan bukti nyata dukungan pemerintah untuk memajukan Pasar Modal di Indonesia, di samping untuk memberikan transparansi, perlindungan terhadap investor untuk memportofoliokan dananya di Pasar Modal. Larangan insider trading mulai diatur dengan hadirnya Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1548/KMK/013/1990 tentang Pasar Modal sebagaimana yang telah di ubah dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 284/KMK.010/1995, yang kemudian diperkuat dengan berlakunya UUPM. Dalam UUPM mengkategorikan tindak pidana menjadi dua, yaitu kejahatan dan pelanggaran.Penegakan hukum insider trading mencakup tiga hal, yaitu penegakan secara administratif, perdata, dan pidana. Cara membuktikan adanya insider trading dalam pasar modal dapat dilakukan dengan 2 cara yaitu pertama, dengan cara mendeteksi ada atau tidaknya orang dalam yang melakukan transaksi atas efek Perusahaan. Kedua, memeriksa para pihak yang dideteksi telah melakukan insider trading. Kesulitan dalam pembuktiaan Insider Trading disebabkan oleh faktor-faktor sebagai berikut: Modus operandi dari white collar crime jauh lebih kompleks, Pelaku white collar crime jarang yang mempunyai Riwayat, Kerugian dari white collar crime di pengadilan umumnya. Insider Trading is an act committed by parties classified as