Mekanisme Proses Penyelesaian Sengketa Bagi Pemegang Hak Atas Tanah Yang Bersertipikat Ganda - Amalia, Rezky Nurul; Rahman, Sufirman; Poernomo, Sri Lestari (Program Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia, 2024)
Tujuan penelitian menganalisis mekanisme proses penyelesaian sengketa bagi pemegang hak atas tanah yang bersertipikat ganda; Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Mekanisme proses penyelesaian sengketa bagi pemegang hak atas tanah yang bersertipikat ganda yaitu penyelesaian sengketa melalui kantor Badan Pertanahan Nasional secara mediasi atau non litigasi dengan melakukan pengaduan ke kantor pertanahan agar ditindak lanjuti dan mendapatkan penanganan dengan urutan tahapan pengkajian kasus, gelar awal, penelitian, ekspos hasil penelitian, rapat koordinasi, gelar akhir, sampai tahap penyelesaian sengketa. Secara litigasi ajukan gugatan pembatalan sertipikat ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), ajukan gugatan pembatalan SHM sebagai bentuk Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) ke PTUN; (2) Akibat hukum yang ditimbulkan terhadap penerbitan sertipikat ganda bagi pemegang hak atas tanah adalah menimbulkan ketidakpastian hukum karena terdapat lebih dari satu sertipikat, kerugian kedua belah pihak yang bersengketa, pembatalan atau pecabutan sertipikat karena cacat hukum administratif berdasarkan putusan pengadilan tata usaha negara yang sudah berkekuatan hukum tetap. The research objective is to analyze the mechanism of the dispute resolution process for holders of dual-certified land rights; This research uses normative legal research methods. The results of the research show that: (1) The dispute resolution process mechanism for holders of double-certified land rights is dispute resolution through the National Land Agency office through mediation or non-litigation by making a complaint to the land office so that it is followed up and handled in the sequence of case review stages. , initial degree, research, exposure of research results, coordination meeting, final degree, until the dispute resolution stage. In litigation, submit a lawsuit to cancel the certificate to the State Administrative Court (PTUN), file a lawsuit to cancel the SHM as a form of State Administrative Decision (KTUN) to the PTUN; (2) The legal consequences arising from the issuance of multiple certificates for holders of land rights are the creation of legal uncertainty because there is more than one certificate, losses for both parties to the dispute, cancellation or revocation of certificates due to defects in administrative law based on existing state administrative court decisions. legally binding.