IMPLEMENTASI BOTTOM-UP PLANNING DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI DESA AIKDEWA KECAMATAN PRINGGASELA KABUPATEN LOMBOK TIMUR - Nely Handayani; Muhammad Alwi; Putu Karismawan (Cahaya Ilmu Bangsa, 2024)
Pemerintahan Desa Aikdewa Kecamatan Pringgasela Kabupaten Lombok Timur mengambil model pembangunan bottom-up, pada prinsipnya untuk mencapai situasi atau kondisi yang lebih kondusif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Aikdewa Kecamatan Pringgasela Kabupaten Lombok Timur. Pemerintah harus mengetahui apa yang dibutuhkan masyarakat karena keberhasilan pelaksanaan pembangunan Desa Aikdewa Kecamatan Pringgasela Kabupaten Lombok Timur sangat tergantung dari peranan pemerintah dan masyarakat, tanpa melibatkan masyarakat, pemerintah tidak akan dapat mencapai hasil pembangunan yang maksimal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perencanaan pembangunan desa berbasis bottom-up di bidang pemberdayaan dalam pelaksanaan pembangunan di Aikdewa Kecamatan Pringgasela Kabupaten Lombok Timur. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dimana pengumpulan data dengan wawancara sehingga mampu menggali lebih dalam tentang perencanaan pembangunan berbasis bottom-up. Sebagai objek dalam penelitian ini adalah masyarakat desa. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi bottom-up planning sudah di terapkan di Desa Aikdewa Kecamatan Pringgasela Kabupaten Lombok Timur. Adapun 3 (tiga) proses pelaksanaan perencanaan pembangunan berbasis bottom-up dalam yaitu : 1) Identifikasi masalah di Desa Aikdewa yaitu dilakukan melalui rapat koordinasi dan Musrenbang desa berjalan dengan efektif karena 60% masyarakat hadir dalam Musrenbang Desa. Semua aspirasi masyarakat dapat ditampung dan didengarkan melalui kegiatan Musrenbang Desa. 2) Masyarakat selalu dilibatkan pada setiap proses kegiatan perencanaan pembangunan dan keterlibatan masyarakat dalam mengutarakan usulan, pendapat, ide sudah aktif serta bantuan tenaga/materil yang diberikan masyarakat bersifat sukarela. 3) Komitmen pemerintah kecamatan dalam mengakomodasi aspirasi masyarakat dalam Musrenbang Desa sudah cukup efektif dan efisien dengan melakukan dua kesepakatan dalam memilih kegiatan prioritas, menyepakati tim delagasi dan anggaran setiap kegiatan yang diusulkan. Usulan yang diajukan ke tingkat Kecamatan belum bisa terkamodir sepenuhnya karena banyaknya usulan dari desa atau desa lain.