IMPLEMENTASI UU HKPD NO.1 TAHUN 2022 TENTANG PAJAK RESTORAN DAN KONTRIBUSINYA TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PADA BAPENDA LOMBOK TENGAH - Alaeda Putri Lestari, Alaeda Putri Lestari; Ikhwan Wadi; Abdul Manan (Jurnal Aplikasi Perpajakan, 2024)
Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui Implementasi UU HKPD NO 1 TAHUN 2022 tentang pajak restoran dan kontribusinya terhadap PAD pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lombok Tengah. Data yang didapatkan dilakukan analisis dan dibuatkan Kesimpulan yang hasilnya disampaikan dapat dijadikan rujukan dalam membuat kebijakan oleh pemerintah daerah di Kabupaten Lombok Tengah. Menurut Undang-Undang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah No.1 Tahun 2022, Restoran adalah fasilitas penyediaan layanan makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran. Pajak Daerah merupakan salah satu sumber Penerimaan Asli Daerah (PAD). Pajak daerah diatur pemungutannya menurut Undang-Undang No.28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang telah di perbarui berdasarkan UU No.1 Tahun 2022 tentang HKPD (Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah). Undang-Undang tersebut mengatur tentang pajak dan retribusi yang dapat dipungut oleh daerah yaitu Pajak Restoran. Hasil penelitian ini menemukan yaitu implementasi pemungutan pajak restoran berdasarkan Undang-Undang HKPD No.1 Tahun 2022 telah melalui prosedur dengan Pendataan, Penerbitan, Penyetoran di Badan Pendapatan Daerah kabupaten Lombok Tengah. Besaran kontribusi penerimaan pajak restoran dari tahun 2018-2022 rata-rata sebesar 0.172% kontribusi ini termasuk dalam kriteria sangat kurang di Badan Pendapatan Daerah kabupaten Lombok Tengah.