Analisis Tingkat Kerentanan terhadap Penurunan Tanah (Land Subsidence) berdasarkan Kondisi Hidrogeologi dan Mitigasinya di Daerah Pesisir Cekungan Air Tanah Jakarta - Hakkina, Delano Ichsan; Putranto, Thomas Triadi; Setiawan, Taat (Badan Geologi, 2023)
Penurunan tanah telah menjadi bahaya yang signifikan bagi kota-kota besar di Indonesia, termasuk wilayah perkotaan besar di daerah pesisir cekungan air tanah (CAT) Jakarta. Kondisi geologi daerah pesisir cekungan air tanah Jakarta umumnya terdiri atas endapan aluvial dan formasi litologi berumur muda, sehingga menjadikan wilayah ini rentan terhadap penurunan tanah akibat kompaksi alami pada lapisan lempung (akuitar). Adanya pengambilan air tanah yang tinggi serta aktivitas pembangunan oleh manusia telah menjadikan resiko bahaya penerunan tanah di cekungan air tanah Jakarta meningkat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyebab utama dan persebaran zona kerentanan penurunan tanah untuk menentukan strategi mitigasi di daerah pesisir cekungan air tanah Jakarta. Metode yang digunakan adalah skoring dan tumpang tindih dengan menggunakan parameter tebal lempung-lempung pasiran, kedalaman muka air tanah tertekan, dan jenis tata guna lahan yang telah diberikan bobot berdasarkan metode Analytical Hierarchy Process (AHP). Hasil penggabungan ketiga parameter akan menghasilkan peta sebaran tingkat kerentanan penurunan tanah. Didapatkan bahwa wilayah barat laut dan tengah daerah penelitian termasuk ke dalam zona kerentanan rendah (3,9%), wilayah timur, selatan, dan barat laut masuk ke dalam zona kerentanan sedang (44,5%), serta wilayah utara, tengah, dan tenggara masuk ke dalam zona kerentanan tinggi (51,5%). Upaya mitigasi yang dapat direkomendasikan adalah dengan melakukan pemantauan kondisi air tanah dan penurunan muka tanah jangka panjang, investigasi dan pembaharuan data hidrogeologi dan geologi teknik bawah permukaan, melakukan penelitian yang lebih spesifik terkait penurunan tanah pada daerah yang rentan/terdampak penurunan tanah, serta penggunaan data penelitian sebagai pertimbangan dalam penentuan kebijakan administratif.