Lembaga Penyelesaian Sengketa Adat Laut âPanglima LaÃ´tâ di Aceh sebagai Bentuk Pengembangan Alternatif Penyelesaian Sengketa dalam Sistem Hukum di Indonesia - Rahayu, Sri Walny (Faculty of Law, Padjadjaran University, 2014)
AbstrakPengelolaan hasil laut dan perikanan di Indonesia rentan memunculkan sengketa karena laut bersifat open access. Dalam lingkup lokal, Provinsi Aceh memiliki lembaga alternatif penyelesaian sengketa (APS) adat laut yakni Panglima LaÃ´t. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebelumnya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan APS (UU APS). Namun, sistem pendukung dari UU APS ini belum terbentuk sehingga penyelesaian sengketa melalui jalur alternatif seperti lembaga APS adat lautÂ Panglima LaÃ´t tidak berjalan secara optimal sekalipun putusannya bersifat mengikat bagi para pihak.Kata Kunci: lembaga penyelesaian sengketa adat laut, Panglima LaÃ´t, alternatif penyelesaian sengketa, sistem hukum Indonesia, sistem pendukung.Â âPanglima LaÃ´tâ as Traditonal (Adat) Dispute Resolution in Aceh as anÂ Alternative Dispute Resolution in Indonesian Legal SystemAbstractThe nature of the sea as an open access area potentially created a dispute especiallyÂ concerning the management of marine and fisheries products. Locally, Aceh Province hasÂ established a traditional law of the sea Alternative Dispute Resolution (ADR) body or so-calledÂ âPanglima LaÃ´tâ. Formerly, ADR has been regulated by the Law number 30 year 1999Â concerning Arbitration and ADR. However, the supporting system of this regulation has notÂ been created yet. That leads to inconsistency and ineffectiveness of the mechanism throughÂ ADR body âPanglima LaÃ´tâ, even though its decisions binding and applied to all parties.Keywords: âAdatâ dispute resolution body, Panglima LaÃ´t, alternative dispute resolution,Â Indonesian legal system, support system.DOI: https://doi.org/10.22304/pjih.v1n3.a2