Kebijakan Daerah Dalam Penyelenggaraan Angkutan Umum Massal (Studi di Transpakuan Koridor Bubulak-Ciawi Kota Bogor) - Fikri Hadikumara; Dedi Budiman Hakim; Sri Mulatsih (Program Studi Manajemen Pembangunan Daerah. Fakultas Ekonomi dan Manajemen. IPB University, 2023)
Salah satu kebijakan transportasi di Kota Bogor adalah menyelenggarakan angkutan massal yang memiliki daya angkut lebih besar dan efisien dalam menggunakan ruang jalan. Keberadaan bus sebagai salah satu sarana transportasi untuk menunjang kebutuhan pokok masyarakat memerlukan penanganan secara baik dan benar. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk merumuskan kebijakan daerah dalam penyelenggaraan angkutan umum massal. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Analytical Hierarchy Process (AHP). Data primer diperoleh dari survey stated preference dan indepth interview. Data sekunder diperoleh dari instansi terkait. Kebijakan untuk meningkatkan jumlah penumpang Transpakuan dalam penyelenggaraan angkutan massal yang berkelanjutan dianalisis dengan Analytical Hiercarchy Process, sesuai urutan prioritasnya adalah sebagai berikut: (a) memberikan subsidi operasional bagi Transpakuan, (b) peningkatan kualitas koridor transpakuan dengan menghilangkan hambatan sepanjang jalur Transpakuan, dan (c) pengadaan armada Transpakuan melalui penyertaan modal kepada Perusahaan Daerah Jasa Transportasi (PDJT) atau subsidi modal kepada operator swasta.