Tinjauan Yuridis Tentang Penyitaan Surat Izin Mengemudi Dan Surat Tanda Nomor Kendaraan Dalam Kecelakaan Lalu Lintas (Studi Wilayah Polres Karanganyar) - Putra Pamungkas; Asri Agustiwi; Desi Syamsiah (BSP Publisher - CV. Bina Sarana Pendidikan, 2024)
Penegakan hukum di bidang lalu lintas mempunyai dua mekanisme penyelesaian, yaitu yang pertama melalui mekanisme jalur pengadilan, dan yang kedua adalah mekanisme tilang ditempat. Tilang ditempat biasanya dilakukan saat dilakukan adanya razia atau adanya kecelakaan kendaraan bermotor. Mekanisme penindakan tersebut meliputi adanya penyitaan surat atau kendaraan sebagai acuan barang bukti dalam pelanggaran lalu lintas. Penyitaan dilakukan ketika terjadi pelanggaran lalu lintas atau ketika adanya kecelakaan lalu lintas. Ketika pelanggaran tersebut terjadi maka akan dilakukan penyitaan sebagai barang bukti pelanggaran lalu lintas seperti menyita Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK), Surat Izin Mengemudi (SIM), ataupun kendaraan milik pelanggar itu sendiri yang akan disita sebagai barang bukti. Hal tersebut dilakukan semata-mata demi mencari kebenaran terkait salah atau benar dalam kejadian itu. Kewenangan kepolisian dalam melakukan penyitaan barang bukti pelanggaran lalu lintas dilakukan terhadap Surat Izin Mengemudi (SIM), Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) dan kendaraan bermotor bersangkutan tercantum dalam pasal 14 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian serta Undang-Undang Nomor 206 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.