Good Public Policy In Nagari: Solusi Untuk Permasalahan Sosial Ekonomi Masyarakat Berbasis Kebijakan Deliberatif Di Nagari Binjai Tapan - Alhadi, Zikri; Yusran, Rahmadani; Syarief, Azhari; Riandini, Ory; Hidayat, Rizki (Indonesian Journal Publisher, 2024)
Artikel ini mendeskripsikan penerapan good public policy di Nagari Binjai Tapan Kabupaten Pesisir Selatan untuk menjadi solusi bagi permasalahan sosial kemasyarakatan dengan menggunakan konsep berbasis deliberatif. Tujuannya dari penerapan good public policy ini adalah untuk memperkuat kapasitas dan kelembagaan nagari baik sumber daya manusia, kelembagaan maupun sistem dan prosedur dalam memecahkan permasalahan yang ada di masyarakat sehingga dapat mencapai kesejahteraan sosial. Ada beberapa persoalan yang ditemukan untuk menerapkan good public policy ini yaitu: Pertama, kurangnya pengetahuan dan keterampilan pemerintah nagari dalam proses policy making dan legal drafting pada kebijakan/peraturan secara partisipatif. Kedua, kurangnya keterlibatan stakeholders di nagari untuk ikut menyumbangkan ide dan solusi dalam menyusun Peraturan Nagari. Dan ketiga, masih rendahnya tata kelola pemerintah nagari dalam proses perumusan dan implementasi kebijakan/peraturan di Tingkat Nagari. Sehingga dampak dari hal tersebut adalah belum tercapainya kesejahteraan sosial untuk mencegah, mengatasi dan/atau memberikan solusi terhadap pemecahan permasalahan sosial dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Berdasarkan temuan penelitian, ada tiga persoalan yang di hadapi oleh Nagari Binjai Tapan khususnya bidang sosial kemasyarakatan yaitu: pertama, persoalan ketenteraman dan ketertiban masyarakat, kedua, persoalan pemberdayaan kelompok usaha masyarakat dan ketiga kebersihan dan kelestarian lingkungan nagari. Sebagai solusi dari permasalahan tersebut diperlukan perancangan dan implementasi kebijakan pada level nagari yang berbasis deliberatif dengan melibatkan para pemangku kepentingan yang relevan. Tiga persoalan ini yang akan yang harus dilakukan secara deliberatif dalam merumuskan dan mengimplementasikan serta melakukan evaluasi terhadap kebijakan/peraturan nagari tersebut.