Kriminalitas:Sebuah Sisi Gelap Dari Ketimpangan Distribusi Pendapatan - Davy Hendri (Pusat Penelitian, Badan Keahlian DPR RI, 2014)
Artikel ini menguji hubungan tingkat ketimpangan pendapatan dan kejahatan properti di Indonesia. Analisis dilakukan dengan menggunakan data sosial-ekonomi dari 33 provinsi selama tahun 2007-2011. Hubungan antara indeks Gini sebagai proxy ketimpangan pendapatan dan tingkat kejahatan properti diuji secara ekonometri dengan menggunakan model data panel efek tetap. Penulis menemukan fakta setelah dikontrol dengan berbagai variabel yang ada, ternyata ketimpangan pendapatan berkorelasi positif secara signifikan dengan kejahatan properti. Mengejutkan, bahwa ternyata menurut data yang ada, dalam konteks Indonesia, korelasi kedua variabel berpola U-invers (bentuk punuk). Dengan kata lain, setelah mencapai titik maksimum, peningkatan tingkat kejahatan properti mengalami penurunan begitu indeks Gini menjadi makin memburuk. Faktor lain yang menentukan perbedaan dalam tingkat kriminalitas yang diharapkan oleh literatur yang ada adalah proporsi penduduk perkotaan. Relasi dan pola hubungan indeks Gini dengan kriminalitas juga amat dipengaruhi oleh initial value. Intuisi dari hal ini adalah terjadi konvergensi dalam kriminalitas. Provinsi dengan indeks ketimpangan awal yang rendah akan saling berlomba untuk “mengejar” ketertinggalannya dengan provinsi lain yang telah memiliki indeks Gini dan kriminalitas tinggi. Hasil analisis juga memperlihatkan bahwa pertumbuhan ekonomi noninklusif merupakan salah satu kontributor semakin memburuknya ketimpangan pendapatan. Temuan ini menyiratkan bahwa laju pertumbuhan yang tidak “berkualitas” pada gilirannya secara tidak langsung akan menuntut biaya sosial yang besar, salah satunya berupa kriminalitas yang makin meningkat. Jadi, dinamika data lapangan memberikan peringatan penting bahwa tidak ada jaminan bahwa daerah yang selama ini aman akan terus menikmati kondisi keamanan itu jika lalai dalam menyikapi fenomena ketimpangan pendapatan yang ada. Berdasarkan hal ini, tampak jelas bahwa untuk mengatasi peningkatan tingkat kejahatan properti, pemerintah provinsi harus memiliki strategi yang unik untuk menurunkan ketimpangan pendapatan di antara penduduk sesuai dengan atribut daerahnya.