Penyelesaian Sengketa Aparatur Sipil Negara : Studi Kasus Surat Keterangan Bupati Dompu - Kurniawan, Itok Dwi; Handayani , Fitri (Universitas Veteran Bangun Nusantara, 2024)
Sengketa kepegawaian tergolong dalam sengketa administrasi negara atau biasa disebut Sengketa Tata Usaha Negara. Sengketa ini terjadi akibat dikeluarkan suatu keputusan tata usaha negara (KTUN) yang dirasa merugikan pihak terkait. Salah satu duduk sengketanya pada penerbitan SK (Surat Keterangan) yang pada isinya merugikan beberapa pihak seperti sengketa yang terjadi di Kota Dompu atas keluarnya SK Bupati Dompu tentang penghapusan nama CPNS yang telah lulus seleksi. Penelitian ini ditujukan untuk mengkaji terkait sengketa kepegawaian yang terjadi di Kota Dompu serta untuk menjelaskan terkait penyelesaian sengketa kepegawaian yang terjadi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan meneliti bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu pendekatan kasus dan konseptual untuk memperoleh gambaran atas pertimbangan hukum ideal yang dapat diterapkan dalam putusan agar bersesuaian dengan peraturan perundang-undangan maupun yurisprudensi. ReferensiBukuAgustina, E. (2022). Sengketa Kepegawaian dalam Sistem Peradilan Tata Usaha Negara. PT. RajaGrafindo Persada-Rajawali Pers. Ibrahim, J. (2007). Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif. Malang : Bayumedia Publishing. Muhaimin. (2020). Metode Penelitian Hukum. Mataram-NTB: Mataram University Press. JurnalAfifah, S. M. (2022). Kewenangan Pengadilan Tata usaha Negara Dalam Menyelesaikan Sengketa Kepegawaian. Prosiding Serina, 2(1), 725-732. Dinata , A. W. (2021). Implikasi Hukum Ketidakpatuhan Terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ditinjau Dari Pelaksanaan Otonomi Daerah dan Negara Kesatuan. Jurnal Hukum Peratun , 4(1), 1-30. Fridayanti, Permatasari, A., & Hambali, A. (2021). Peran Hardiness sebagai Moderator dalam Pengaruh Job Insecurity. Jurnal Ilmiah Psikologi, 8(1), 101-116. Harahap, N. A. (2016). Perlindungan Hukum Bagi Aparatur Negara Dalam Penyelesaian Sengketa Kepegawaian Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara. Jurnal Yuridis, 3(2), 17-32. Jiwantara, F. A. (2019). Upaya Administratif Dalam Perspektif Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 Dan Penerapannya Dalam Penyelesaian Sengketa Administrasi. Jatiswara, 34(2), 131-142. Kosasih, A. (2018). Penyelesaian Sengketa Kepegawaian Akibat Penjatuhan Hukuman Disiplin. JURNAL ILMIAH MIZANI: Wacana Hukum, Ekonomi, dan Keagamaan, 4(2), 111-124. Marbun, R. (2017). Transformasi Upaya Administratif Dalam Penyelesaian Sengketa Kepegawaian. Jurnal Yuridis, 4(2), 205-217. Nuna, M., Moonti, R. M., Tumuhulawa, A., & Kodai, D. A. (2020). Kewenangan Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Terhadap Putusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat. University Of Bengkulu Law Journal, 5(2), 106-118. Prawiranegara, K. (2021). Implementasi Asas-Asas Umum PemerintahanYang Baik Pada Pemerintahan Kabupaten Dompu. lex renaissan, 6(3), 591-604. Rahmaddoni, B., Warman, K., & Yuslim. (2023). Penyelesaiansengketa Melalui Upayaadministratif Di Pengadilan Tata Usaha Negara Padang. UNES Journal of Swara Justisia, 7(1), 749-763. Rompis, A. E., & Radjab, A. M. (2012). Perbandingan Penyelesaian Sengketa Kepegawaian Melalui Gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara dan Upaya banding administrasi di badan pertimbangan kepegawaian. Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS , 6(1). Safitri, E. D., & Sa’adah, N. (2021). Penerapan Upaya Administratif Dalam Sengketa Tata Usaha Negara. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, 3(1), 34-45. Said, M., & Erfandi . (2023). Tafsir Hakim Judex Facti dan Judex Juris Terkait Batas Maksimal Upaya Administratif. PROGRESIF: Jurnal Hukum, 17(1), 1-23. Sodiq, M. M. (2021). Upaya administratif dalam penyelesaian sengketa kepegawaian. Jurnal Cakrawala Hukum , 12(1), 60-68. Tan, D. (2021). Metode Penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum. Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial, 8(8), 2463-2478. WebsiteBima, & Syarifudin. (2016, September). SK Dibatalkan, Ratusan CPNS Dompu Menginap di Depan Rumah Bupati. Retrieved from kompas.com: https://amp.kompas.com/regional/read/2016/09/27/16492911/sk- dibatalkan-ratusan-cpns-dompu-menginap-di-depan-rumah-bupati Demo Pembatalan SK Pengangkatan CPNS Dompu Terus Berlanjut. (2016, September). Retrieved Oktober 2023, from suaraNTB.com: https://www.suarantb.com/2016/09/27/demo-pembatalan-sk- pengangkatan-cpns-dompu-terus-berlanjut/ Rustam. (2021, Mei). Merasa Dirugikan, CPNS K-2 Dompu Gugat BKN RI. Retrieved Oktober 2023, from Topikbidom.com: https://www.topikbidom.com/2021/05/merasa-dirugikan-cpns-k-2-dompu-gugat.html.