Golput Perspektif Ulama Nahdlatul Ulama dan Ulama Muhammadiyah - Miqdad, Agil; Hamdan S., Muhammad; Surya Firmansyah, Rio Aji (Department of Comparative Mazhab Comparative, Fakulty of Shariah and Law, 2024)
Abstract: GOLPUT occurs in every election activity held every 5 years. The GOLPUT law has become a debate among Islamic scholars in Indonesia. This research aims to examine the law of GOLPUT in depth, according to Nahdlatul Ulama scholars and Muhammadiyah scholars. This research is normative—data collection by literature data search. The data was analysed comparatively, namely comparing the GOLPUT law according to Nahdlatul Ulama scholars and Muhammadiyah scholars. This study concludes that the law of GOLPUT, according to the Nahdlatul Ulama scholars, is haram, and some scholars say that the law is mubah. According to Muhammadiyah scholars, the law of GOLPUT is haram, and some scholars say makruh. The opinion that haram is based on the nash is about the obligation to choose a leader, and if you do not select the law, it is haram. The opinion of Nahdlatul scholars is that GOLPUT mubah is because GOLPUT is a worldly affair; if it is done, it does not incur sin, and if it is not done, it does not incur a reward. Meanwhile, the opinion of Muhammadiyah Ulama is that GOLPUT is makruh because there is no nash that mentions GOLPUT, but there is a nash that requires choosing leaders in a group, so if you do not choose, the law is makruh. Keywords: GOLPUT; Election; Nahdlatul Ulama scholars; Muhammadiyah scholars. Abstak: GOLPUT terjadi di setiap kegiatan PEMILU yang diselenggarakan 5 tahun sekali. Hukum GOLPUT menjadi perdebatan di kalangan ulama Islam di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam tentang hukum GOLPUT menurut ulama Nahdlatul Ulama dan ulama Muhammadiyah. Penelitian ini merupakan penelitian normatif. Pengumpulan data dengan metode pencarian data kepustakaan. Data tersebut dianalisis secara komparatif yaitu membandingkan hukum GOLPUT menurut ulama Nahdlatul Ulama dan ulama Muhammadiyah. Penelitian ini menyimpulkan bahwa hukum GOLPUT menurut ulama Nahdlatul Ulama ialah haram dan ada ulama yang mengatakan hukumnya mubah. Adapun menurut ulama Muhammadiyah hukum GOLPUT ialah haram dan ada ulama yang mengatakan makruh. Pendapat yang mengatakan haram didasarkan pada nash tentang kewajiban memilih pemimpin, maka jika tidak memilih hukumnya haram. Pendapat Ulama Nahdhatul ulama yang mengatakan GOLPUT mubah dikarenakan bahwa GOLPUT merupakan urusan duniawi apabila dilakukan tidak mendapat dosa, dan apabila tidak dilakukan maka tidak juga mendapat pahala. Sedangkan pendapat dari Ulama Muhammadiyah bahwa GOLPUT merupakan hal makruh dikarenakan tidak ada nash yang menyebutkan GOLPUT, namun ada nash yang mewajibkan memilih pemimpin di dalam sebuah kelompok, maka jika tidak memilih maka hukumnya makruh. Kata kunci: GOLPUT; PEMILU; ulama Nahdlatul Ulama; ulama Muhammadiyah.