Perlindungan Hukum Dalam Kejahatan Perdagangan Manusia Sebagai Kejahatan Lintas Negara - Ilmih, Andi Aina; Yanti, Luvita Yuli (Penerbit Yayasan Daarul Huda Kruengmane, 2024)
Perdagangan manusia merupakan masalah yang sangat serius di Indonesia, meskipun negara ini telah mengadopsi dan mengatur rencana aksi nasional dan membentuk satuan tugas untuk menghentikan kejahatan ini. Fenomena perdagangan manusia telah menjadi fakta sosial seiring dengan krisis ekonomi dan bencana alam. Rendahnya pendidikan, terbatasnya kesempatan kerja, ketidakpedulian dan perilaku harmonis dalam keluarga menjadi beberapa faktor yang memicu terjadinya perdagangan manusia. Karena perdagangan manusia melibatkan jaringan kriminal internasional, partisipasi sistematis semua kelompok kepentingan danpenguatan jaringan tersebut penting untuk pencegahan dan penghapusannya. Jaminan perlindungan hukum terhadap korban kejahatan perdagangan orang, khususnya restitusi, diatur dalam Pasal 48-50 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, yang juga diatur dalam Pasal 35 Undang-Undang Pengadilan Hak Asasi Manusia Nomor 21 Tahun 2007 dan 26 Tahun 2000. mengatur tentang perlindungan hak asasi manusia dan kesejahteraan manusia. Menurut Undang Undang Hak Asasi Manusia tahun 1999, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1, Hak Asasi Manusia (HAM) adalah seperangkat hak yang berkaitan dengan hakikat dan keberadaan manusia yang diciptakan oleh Tuhan dan merupakan anugerah-Nya yang harus dihormati yang dilindungi dan dipertahankan oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang untuk melindungi kehormatan dan martabat manusia.