PELEMBAGAAN NILAI PLURALISME AGAMA DAN POLITIK DALAM PIAGAM MADINAH DAN REFLEKSINYA DI INDONESIA - Ridwan, Ridwan (Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Institut Agama Islam Negeri Metro, 2016)
Madinah adalah sebuah masyarakat yang multi-etnis dan agamais dengan identitas politik, budaya dan agama yang tidak sama. Piagam Madinah adalah sebuah manifesto kesadaran baru masyarakat dalam mengurus hubungan diantara masyarakat yang agamais secara berdampingan dan bermartabat. Tulisan ini membuktikan bahwa Piagam Madinah adalah sebuah instrumen konstitusional bagi mereka yang mencari rumusan resolusi konflik dalam islam. Substansi Piagam Madinah menjelaskan proses pelembagaan pluralisme agama dan nilai-nilai politik dengan semangat hidup berdampingan dan damai. Piagam Madinah tidak hanya diposisikan sebagai sumber agama yang tekstual, tetapi juga sebagai sebuah fakta sejarah atas kemampuan Nabi dalam memimpin masyarakat Madinah dengan nila-nilai lokal, dimana beliau mengambil peranan yang strategis dalam melakukan negosiasi dan komplromi, terutama dalam penataan hubungan sosial ditengah pluralisme agama dan politik. Medina is a multi-ethnic and religious community with political identity, cultural and religious disparate. The Medina Charter is a manifesto of a new awareness of the community in managing the relationship between religious communities for coexistence with dignity. This article proves that the Medina Charter is a constitutional instrument for those who seek a formulation of conflict resolution in Islam. The substance of the Medina Charter describes the process of institutionalization of religious pluralism and political values with the spirit of coexistence and peace. Medina Charter is not only positioned as a textual religious source, but also as a historical fact on the ability of the Prophet in managing Medina community with local values, in which he then took the strategic roles in conducting negotiations and compromises, especially in structuring social relations amid religious and political pluralism.