Efektivitas Balai Pemasyarakatan dalam Pengawasan Pelaksanaan Putusan Tindakan Pelayanan Masyarakat (Analisis Pelaksanaan Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pwt) - Pratiwi Handayani; Setya Wahyudi (Faculty of Law, Universitas Jenderal Soedirman, 2024)
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak memiliki prinsip mengutamakan kesejahteraan bagi anak dengan menjatuhkan sanksi tindakan dan menjauhkan anak dari pidana penjara. Penerapan ketentuan ini telah dicontohkan dalam putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pwt yang menyatakan, menjatuhkan pidana sanksi tindakan pelayanan masyarakat selama 1 bulan diawasi oleh Bapas. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas pengawasan Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas II Purwokerto terhadap penjatuhan pidana putusan terkait. Penelitian ini menggunakan metode Yuridis Empiris dengan melakukan wawancara terhadap Pembimbing Kemasyarakatan (PK) dalam kasus tersebut. Hasil penelitian menunjukan bahwa Pengawasan Bapas dilakukan dengan pengawasan home visit/langsung sesuai dengan perintah dalam Permenpan 2016 dan Permenkumham 2017. Pengawasan home visit/langsung dengan mengunjungi lokasi pelaksanaan pidana yang dilakukan 2 (dua) kali selama menjalani masa pidana dalam kasus terkait. Dalam pelaksanaan sanksi pidana tindakan pelayanan masyarakat memiliki kendala dalam hal keamanan sehingga disolusikan dengan adanya upaya monitoring pengawasan tidak langsung by phone. Menurut hemat penulis upaya monitoring by phone tersebut tidak efektif karena Bapas tidak melihat sendiri secara langsung pelaksanaan pidana tersebut. Artikel inu menyarakan agar Bapas dapat meningkatkan jumlah intensitas pengawasan terhadap pelaksanaan pidana.Kata Kunci: Bapas; Efektivitas Hukum; Pidana Pelayanan Masyarakat.