EKSEKUSI PIDANA TAMBAHAN DENGAN PEMBAYARAN UANG PENGGANTI DALAM KASUS KORUPSI (Studi atas perkara korupsi kas daerah kabupaten Sragen) - Suratni, Suratni (Jurnal Pasca Sarjana, 2015)
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya yang sudah dilakukan pihak kejaksaan dan mengetahuikendala pihak kejaksaan dalam mengeksekusi pidana tambahan berupa uang pengganti dalam kasuskorupsi kas daerah kabupaten Sragen.Jenis penelitian ini adalah non doktrinal dengan lokasi penelitiandi Kejaksaan Negeri Sragen dan Kejaksaan Tinggi Semarang. Sedangkan Teknik Pengumpulan Datamenggunakan wawancara, studi kepustakaan dan studi dokumen. Teknik analisa data menggunakanteknik analisa data model interaktif.Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa upayayang dilakukan pihak kejaksaan sehubungan dengan adanya putusan MA Nomor 1361/K/Pid.Sus/2012terhadap mantan Bupati Sragen tersebut awalnya adalah belum maksimal karena baru melakukan upayauntuk melakukan penyitaan aset milik mantan Bupati Sragen tersebut yang wilayahnya berada di JakartaTimur dengan perkiraan bahwa aset yang disita senilai 14 Milyar, yang diharapkan bisa untuk membayarpidana tambahan berupa uang pengganti sesuai putusan MA tersebut. Namun demikian Jaksa dalam halini menemui kesulitan dalam menjalankan eksekusi dikarenakan aset yang disita tersebut tidak beradadi wilayah hukum Kejaksaan Negeri Sragen/ diluar wilayah hukum Kejaksaan Negeri Sragen. Adapunbeberapa faktor yang menjadi kendala dalam pelaksanaan/eksekusi pidana pembayaran uang penggantiatas kasus korupsi kas daerah kabupaten Sragen tersebut adalah Pertama, adanya hambatan dari faktorhukumnya, yaitu ketentuan pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi, masih belum memiliki dasar hukum yang kuat untuk melakukan perampasan/