Penerapan Pidana Kurungan Sebagai Pengganti Pidana Denda Pada Tindak Pidana Korupsi - Alamsyahri, Alamsyahri; Pawennei, Mulyati; Said, Muhammad Fachri (Program Pascarajana Universitas Muslim Indonesia, 2024)
Tujuan penelitian menganalisis pengaturan sanksi pidana kurungan sebagai pengganti pidana denda pada tindak pidana korupsi. (2) Untuk menganalisis dan mengetahui penerapan sanksi pidana kurungan sebagai pengganti pidana denda pada tindak pidana korupsi. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian empiris. Hasil penelitian menyatakan (1) Pengaturan mengenai pidana denda tidak diatur didalam undang-undang tindak pidana korupsi tetapi mengacu terhadap Pasal 30 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Nominal denda berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 paling sedikit 200 juta rupiah dan paling banyak 1 miliar rupiah. (2) Penerapan sanksi pidana denda dalam tindak pidana korupsi dilakukan oleh jaksa dan eksekusi dapat dilakukan oleh jaksa apabila panitera sudah mengirimkan salinan surat putusan kepadanya, dan setelah eksekusi dilakukan maka jaksa mengirimkan tembusan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan yang ditanda tangani olehnya kepada lembaga pemasyarakatan dan terpidana kepada pengadilan yang memutus perkara pada tingkat pertama, dan panitera mencatat dalam register pengawasan dan pengamatan. The research objective is to analyze the regulation of imprisonment as a substitute for fines for criminal acts of corruption. (2) To analyze and determine the application of imprisonment as a substitute for fines for criminal acts of corruption. The research method used in this research is empirical research type. The results of the research state that (1) Regulations regarding criminal fines are not regulated in the corruption law but refer to Article 30 of the Criminal Code (KUHP). The nominal fine based on Article 2 paragraph (1) of Law Number 31 of 1999 concerning the Eradication of Corruption Crimes as amended by Law Number 20 of 2001 is at least 200 million rupiah and a maximum of 1 billion rupiah. (2) The application of criminal sanctions of fines in criminal acts of corruption is carried out by the prosecutor and the execution can be carried out by the prosecutor if the clerk has sent a copy of the decision letter to him, and after the execution is carried out the prosecutor sends a copy of the minutes of the implementation of the court decision signed by him to the correctional institution and the convict to the court that decides the case at the first instance, and the clerk records it in the supervision and inspection register.