Implementasi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 23 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Dan Pengusahaan Angkutan Laut - Muhammad, Syahrul; Kamal, Muhammad; Abbas, Ilham (Program Pascarajana Universitas Muslim Indonesia, 2024)
Tujuan penelitian menganalisis implementasi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 23 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut Di Kabupaten Sinjai. Penelitian ini menggunakan tiga jenis bahan hukum, yaitu bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 23 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Dan Pengusahaan Angkutan Laut. di kabupaten sinjai berjalan dengan tidak efisien. Hal ini dipengaruhi oleh kuantitas pegawai, substansi hukum, fasilitas yang tidak memadai, dan juga partisipasi masyarakat yang kurang dalam mendorong kebijakan. Rekomendasi penelitian ini adalah untuk seluruh masyarakat Indonesia, dikarenakan Indonesia di dominasi oleh wilayah kepulauan yang di dominasi oleh penggunaan transportasi laut, maka dari itu di perlukan sebuah efisiensi dari pelaksanakan kebijakan, berkaitan dengan aspek keamanan dan keselamatan dalam menggunakan transportasi laut, The research objective is to analyze the implementation of Minister of Transportation Regulation Number 23 of 2022 concerning the Implementation and Operation of Sea Transport in Sinjai Regency. This research uses three types of legal materials, namely primary, secondary and tertiary legal materials. This research indicates that the implementation of Minister of Transportation Regulation Number 23 of 2022 concerning the Implementation and Operation of Sea Transport. in Sinjai district it runs inefficiently. This is influenced by the number of employees, legal substance, inadequate facilities, and insufficient community participation in pushing policies. The recommendation of this research is for all Indonesian people because Indonesia is dominated by archipelagic regions dominated by the use of sea transportation, therefore efficiency is needed in implementing policies, related to security and safety aspects of using sea transportation.