Efektivitas Sanksi Pidana Terhadap Anak Berdasarkan Sistem Peradilan Pidana Anak - Karim, Indah; Nawi, Syahruddin; Kamal, Muhammad (Program Pascarajana Universitas Muslim Indonesia, 2024)
Tujuan penelitian menganalisis efektivitas penerapan sanksi pidana terhadap anak berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak di Pengadilan Negeri Makassar. Jenis penelitian ini yaitu penelitian yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas sanksi pidana terhadap anak berdasarkan Sistem Peradilan Pidana Anak di Pengadilan Negeri Makassar terlaksana efektif, baik sanksi pidana pokok, pidana tambahan, maupun sanksi pidana kumulatif, di mana penjatuhan sanksi pidana tersebut sedapat mungkin menghindari adanya sanksi pidana dan lebih mengutamakan sanksi tindakan demi kepentingan terbaik anak. Selanjutnya faktor yang mempengaruhi efektifitas penerapan sanksi pidana terhadap anak berdasarkan Sistem Peradilan Pidana Anak di Pengadilan Negeri Makassar, antara lain: faktor substansi hukum, struktur hukum, budaya hukum, kesadaran hukum, serta sarana dan prasarana. The research objective is to analyze the effectiveness of implementing criminal sanctions against children based on Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System at the Makassar District Court. This type of research is empirical juridical research. The results of the research show that the effectiveness of criminal sanctions against children based on the Juvenile Criminal Justice System at the Makassar District Court is effective, both basic criminal sanctions, additional criminal sanctions, and cumulative criminal sanctions, where the imposition of criminal sanctions avoids criminal sanctions as far as possible and prioritizes sanctions. actions in the best interests of the child. Furthermore, factors that influence the effectiveness of applying criminal sanctions against children based on the Juvenile Criminal Justice System at the Makassar District Court include factors of legal substance, legal structure, legal culture, legal awareness, and facilities and infrastructure.