Analisis terhadap Fatwa Dewan Syariah Indonesia Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 2 Tahun 2000 tentang Tabungan Berdasarkan Perspektif Pemikiran Wahbah Az-Zuhaili - M Zidan Al Insyani; Panji Adam Agus Putra; Iwan Permana (UNISBA Press, 2024)
Abstract. The Fatwa of the National Sharia Council of the Indonesian Ulema Council (DSN-MUI) Number 2 of 2000 concerning Savings states that savings are a wadi’ah contract. There is a difference in view with contemporary fiqh scholar Wahbah Az-Zuhaili, who argues that the wadi’ah contract is not appropriate for savings. The wadi’ah contract is a trust contract that does not allow the entrusted party (the bank) to use the funds. If the bank uses the entrusted funds, it falls into the category of transgressing authority (ta’adi) and can invalidate the wadi’ah contract due to the loss of the trust element. This study uses a qualitative method with a normative juridical approach, collecting data through library research and interviews with bank-related parties. The types of data used are primary and secondary data in the form of books, journals, and other supporting documents. The results of this study indicate that: 1) The DSN-MUI Fatwa No. 2 of 2000 concerning Savings defines wadi’ah as an asset custody agreement. The recipient must safeguard and return the assets upon the depositor's request. In the context of money, if the recipient is permitted to use it, the contract changes to qardh. 2) According to Wahbah Az-Zuhaili, the more appropriate contract when a bank uses entrusted funds is qardh, not wadi’ah, based on the theory of tahawwul al-'aqd. The use of entrusted funds invalidates wadi’ah or becomes dhoman when its pillars and conditions are not met, thus qardh is considered more appropriate to avoid ambiguity and gharar. Despite the differences in naming the contract, its substance remains aligned with the principle of avoiding riba practices in savings.Abstrak. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 2 Tahun 2000 Tentang Tabungan menyatakan bahwa tabungan merupakan akad wadi’ah. Terdapat perbedaan pandangan dengan ulama fikih kontemporer Wahbah Az-Zuhaili yang berpendapat bahwa akad wadi’ah tidak tepat digunakan untuk tabungan. Tetapi, akad wadi’ah merupakan akad amanah yang tidak memperbolehkan pihak yang dititipi (bank) untuk menggunakan dana tersebut. Apabila bank menggunakan dana titipan, maka termasuk dalam kategori melampaui kewenangan (ta’adi) dan dapat membatalkan akad wadi’ah karena hilangnya unsur amanah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif, data dikumpulkan melalui studi pustaka (library research) dan wawancara terkait pihak bank. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder berupa buku-buku, jurnal, dan dokumen pendukung lainnya. Hasil penelitian ini menunjukkan 1) Fatwa DSN-MUI No. 2 Tahun 2000 Tentang Tabungan mendefinisikan wadi’ah sebagai perjanjian penitipan aset. Penerima wajib menjaga dan mengembalikan aset sesuai permintaan penitip. Dalam konteks uang, jika penerima diizinkan menggunakannya, akad berubah menjadi qardh. 2) Menurut Wahbah Az-Zuhaili, akad yang lebih tepat saat bank menggunakan dana titipan adalah qardh, bukan wadi’ah, berdasarkan teori tahawwul al-'aqd. Penggunaan dana titipan menyebabkan wadi’ah batal atau menjadi dhoman ketika tidak terpenuhi rukun dan syaratnya, sehingga qardh dianggap lebih tepat untuk menghindari ketidakjelasan dan gharar. Meskipun terdapat perbedaan dalam penamaan akad, substansinya tetap sejalan dengan prinsip menghindari praktek riba dalam tabungan.