PENYELENGGARAAN URUSAN WAJIB DAERAH: TINJAUAN KONSEPTUAL DAN IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA - Ahmad Muksin; Rani Istriani; Selly Rismalasari (Universitas Ibn Khaldun Bogor, 2024)
Otonomi daerah di Indonesia telah menjadi fokus utama dalam pelaksanaan urusan wajib daerah, yang melibatkan hak, kekuasaan, dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam mengelola urusan rumah tangganya sesuai dengan hukum yang berlaku. Reformasi dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan, yang ditandai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah, telah mengubah secara drastis lanskap desentralisasi Indonesia. Konseptualisasi penyelenggaraan urusan wajib daerah mencakup prinsip-prinsip seperti demokrasi, transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan keadilan. Efektivitas pelaksanaan urusan wajib daerah dipengaruhi oleh kebijakan, ketersediaan sumber daya, dan kapasitas institusional. Dalam konteks ini, partisipasi masyarakat memainkan peran penting dalam menjamin program dan kebijakan sesuai dengan kebutuhan lokal. Implementasi penyelenggaraan urusan wajib daerah di Indonesia memerlukan perhatian terhadap kebijakan, sumber daya manusia, infrastruktur, koordinasi, serta faktor lingkungan. Kendala seperti keterbatasan anggaran, sumber daya manusia yang kurang, dan ketidakstabilan politik dapat menghambat pelaksanaan efektif urusan daerah. Kesimpulannya, kesuksesan otonomi daerah terletak pada konseptualisasi yang kuat dan implementasi yang efektif dari urusan wajib daerah. Komitmen dan kerja sama yang baik antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, dan pemangku kepentingan lainnya penting untuk memastikan pelayanan publik yang berkualitas dan merata bagi seluruh masyarakat. Kata kunci : Otonomi Daerah, urusan wajib daerah, implementasi