Pengembangan Ekonomi Tembakau Nasional: Kebijakan Negara Maju dan Pembelajaran Bagi Indonesia - Muchjidin Rachmat (Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, 2010)
Industri tembakau Indonesiadihadapkan kepada situasi dilematik dan kontroversi perannya dalam perekonomian nasional dan dampak negatif yang ditimbulkannya bagi kesehatan masyarakat dan lingkungan. Makalah ini membahas tentang kontroversi dan dilema industri tembakau serta alternatif solusinya. Sumbangan utama industri tembakau dalam perekonomian nasional adalah sebagai sumber penerimaan cukai, sedangkan perannya dalam penyerapan tenaga kerja dan devisa relatif kecil. Penerima manfaat terbesar dari industri tembakau adalah industri rokok skala besar dan perusahaan rokok multinasional, sementara masyarakat Indonesia menerima pengaruh negatip rokok berupa penurunan derajat kesehatan dan biaya kesehatan yang besar. Tanpa adanya kebijakan yang tegas, Indonesia akan menjadi pasar potensial bagi industri rokok skala besar nasional dan multinasional. Kebijakan yang tegas pemerintah diperlukan untuk meminimalkan dampak negatip rokok. Sejalan dengan itu Indonesia harus menandatangai dan meratifikasi Konvensi Pengendalian Tembakau (Framework Convention on Tobacco Control–FCTC.) sebagai payung hukum pengendalian tembakau. Di samping itu pemerintah harus melindungi masyarakat terhadap dampak negatip rokok melalui penerapan kebijakan harga rokok, penetapan pajak/cukai rokok, pengendalian iklan rokok, kegiatan promosi dan sponsor oleh perusahaan rokok serta penetapan daerah/ kawasan besas dari asap rokok. Dengan semakin meningkatnya gerakan kesehatan dan anti rokok di dunia, maka dalam jangka panjang industri rokok dunia diprediksi akan mengalami penurunan. Kondisi ini perlu diantisipasi dan menjadi acuan dalam penetapan kebijakan tembakau di Indonesia. Sejak awal perlu antisipasi dalam bentuk upaya substitusi secara bertahap dari industri rokok dan tanaman tembakau ke industri dan tanaman lain yang lebih bermanfaat.