Analisis Bantuan Pinjaman Langsung Masyarakat (BPLM): Kasus Pengembangan Usaha Ternak Sapi di Provinsi Sulawesi Selatan - Edi Basuno; Rita Nur Suhaeti (Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, 2007)
Tulisan ini merupakan hasil identifikasi kinerja kelompok peternak penerima program Bantuan Pinjaman Langsung Masyarakat (BPLM) di Provinsi Sulawesi Selatan, yaitu Kabupaten Barru, Bantaeng, Sinjai. Beberapa kelompok cukup mempunyai prospek untuk berkembang, sedangkan kelompok lainnya tampak sulit berkembang. Distribusi BPLM dengan jangkauan yang cukup luas, disambut dengan antusias oleh semua pihak. Secara umum, aspek teknis budidaya pemeliharaan sapi sudah dikuasai dengan baik oleh anggota kelompok. Perkembangan suatu kelompok erat kaitannya dengan kualitas sumber daya manusia (SDM). Terdapat kecenderungan bahwa anggota yang lebih maju dan inovatif memperoleh manfaat yang lebih besar dari program BPLM tsb. Hal ini disebabkan oleh kualitas SDM mereka yang relatif lebih baik dibanding dengan anggota lainnya, sehingga mereka umumnya mempunyai prakarsa yang lebih baik. Terdapat variasi dalam pelaksanaan BPLM di tingkat daerah, sebagai dampak positif dari otonomi daerah. Namun demikian diperlukan monitoring dan evaluasi terus menerus agar tujuan program tercapai. Meskipun hampir semua kelompok menyatakan bahwa modal sebagai kendala utama, tetapi beberapa kelompok justru menyimpan dana kelompok di bank. Aplikasi berbagai teknologi, perlu mendapat prioritas dari pelaksana BPLM, agar nilai tambah usaha ternak sapi meningkat. Konsekuensinya adalah adanya program pelatihan kader lokal melalui kegiatan yang bersifat learning by doing. Program BPLM semestinya memiliki tim fasilitator sendiri yang mampu melatih pelaksana BPLM di daerah dalam penguatan kelompok. Aspek ini merupakan aspek terlemah yang ditemukan dalam program BPLM. Ditemukan perbedaan pengertian tentang sistem pengembalian antara kelompok dengan Dinas Peternakan, sehingga sebelum distribusi bantuan dimulai, penyiapan kelompok perlu lebih matang, sekaligus mengakomodasi kebutuhan kelompok melalui dialog yang partisipatif. Pola seleksi kelompok secara transparan perlu dikembangkan agar kelompok yang terpilih betul-betul kelompok yang siap melaksanakan program BPLM. Perlu ditambahkan bahwa program BPLM tidak hanya sekedar memberi bantuan kepada masyarakat, tetapi termasuk manajemen tindak lanjutnya.