IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 5 TAHUN 2012 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENGADAAN TANAH - Nugroho, Abriyanto; Adianto, Adianto; Priyanto, Agus (Institut Penelitian Matematika, Komputer, Keperawatan, Pendidikan dan Ekonomi (IPM2KPE), 2024)
Penelitian ini mengkaji implementasi kebijakan pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol Pekanbaru-Bangkinang di Provinsi Riau berdasarkan teori Implementasi Grindle. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah sudah efektif, meskipun terdapat beberapa kendala. Kendala-kendala tersebut antara lain, beberapa desa yang belum tuntas dalam proses pengadaan tanah, adanya tanah yang berada dalam Kawasan Hutan Produksi yang memerlukan proses pelepasan, ketidaksetujuan masyarakat terhadap nilai ganti rugi, perbedaan ukuran tanah antara sertifikat dan kondisi fisik di lapangan, serta ketidakjelasan subyek pemilik tanah. Solusi yang diambil meliputi pengajuan proses pelepasan kawasan hutan, survei ulang dan musyawarah dengan masyarakat, konsinyasi ke Pengadilan Negeri, surat pernyataan penguasaan fisik tanah, pengumuman tertulis di lokasi terkait, serta pengukuran ulang tanah yang sesuai dengan kondisi di lapangan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun ada beberapa hambatan, proses pengadaan tanah untuk jalan tol dapat diatasi dengan pendekatan yang tepat dan komunikasi yang baik antara pihak-pihak terkait.