KONFIGURASI POLITIK DAN KEBERPIHAKAN REGULASI DAERAH BIDANG HAK EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA PADA MASYARAKAT MARJINAL DI KALIMANTAN BARAT - Rahmad Satria (Prodi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Panca Bhakti, 2018)
Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi dan menjelaskan konfigurasi politik pemerintahan daerah dankeberpihakan regulasi daerah yang mengatur pemenuhan hak ekosob pada masyarakat marjinal di KalimantanBarat. Melalui pendekatan sosio-legal, penelitian ini menemukan fakta konfigurasi politik Pemerintahan DaerahKalimantan Barat yang tergolong demokratis, tidak serta merta melahirkan regulasi daerah yang berpihak (responsif)terhadap pemenuhan hak-hak ekosob pada masyarakat marjinal. Indentifikasi faktor penyebabnya adalahproblematika regulasi akibat belum adanya kesatuan regulasi yang sinkron dan konsisten, rendahnya persepsipemerintah daerah maupun masyarakat terhadap eksistensi pemenuhan hak ekosob serta faktor tidak adanyakemauan politik membuat regulasi daerah yang dilandasi oleh keberpihakan pada masyarakat marjinal. Idealnyadalam membangun regulasi daerah tidak dilakukan secara diskriminatif dan senantiasa mengakomodasi basisnormatif hak asasi manusia.