EVEKTIFITAS BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA NANAS KECAMATAN IBU SELATAN KABUPATEN HALMAHERA BARAT - Flory, Arichgreits Maikel (Sam Ratulangi University, 2016)
Badan Permusyawarata Desa mempunyai wewenang Sepeti Membahas rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa dan peraturan KepalaDesa, Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa, Membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa, mengali, menampung, menghimpung, merumuskan, dan menyalurkan aspirasi masyrakat, dan menyusun tatatertip badann permusyawaratan desa.Kehadiran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Pemerintahan Desa dengan berbagai fungsi dan kewenangannya diharapkan lebih efektif dan mampu mewujudkan sistem check and balances dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Namun demikian di sisi lain, kehadiran BPD juga telah menimbulkan berbagai permasalahan di tingkat desa terutama yang menyangkut hubungan kerja antara BPD dengan Kepala Desa.Adapun permasalah lainya seperti Badan permusyawaratan desa tidak efektif dalam menjalankan salasatu fungsinya yaitu fungsi pengawasan, dan permaslahan lainya seperti badan permusyawaratan desa di desa nanas kecamatan ibu selatan kabupaten Halmahera barat ini kurang efektif dalam tugasnya seperti menmpung, menghimpun, dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Ini terlihat dari ketidak pekaan badan permusyawaratan desa dalam menyikapa keluhan masyarakat di desa nanas, karna yang terlihat badan permusyawarat desa nanas kecamatan ibu selatan kabupaten Halmahera Barat ini cenderung tutup mata dengan keluhan maupun masukan dari masyarakat di desa nanas kecamatan ibu selatan kabupaten Halmahera Barat.Masyarakat diharapkan merasa ikut memiliki pembangunan yang akan di laksanakan. Apabila Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Nanas tidak menyerap aspirasi masyarakat dan berjalan sendiri dalam merencanakan program perencanaan pembangunan. Maka besar kemungkinan program,berakibat fatal, karna masyarakat desa merasa bahwa mereka tidak ikut memiliki program perencanaan dari sangadi dan aparaturnya sebagai pelaksana perencanaan pembangunan yang mereka susun akan berjalan maupun berjalan akan berjalan sendiri. Namun pada tahappenyaluran aspirasi masyarakat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Nanas Kecamatan Ibu Selatan sering mengabaikan prinsip keterwakilan atau asas menyeluru bagi setiap kebijakan desa yang dihasilkan.Setiap organisasi dalam lingkungan pemerintah desa harus disusun sedemikian rupa sehingga setiap pemimpin organisasi mampu mengawasi dan mempercayakan tugas yang diberikan kepada orang-orang yang memiliki kemampuan sesuai dengan keahlian mereka masing-masing.Kata Kunci: Badan Permusyawaratan Desa,Penyelengaraan Pemerintah Desa